Dana aspirasi, anggota Fraksi Golkar diminta hati-hati pada timses

Merdeka.com - Meski penolakan datang bertubi-tubi terhadap UP2DP atau dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar, DPR akhirnya menyetujuinya dalam sidang paripurna hari ini. Penolakan itu disebabkan kekhawatiran terhadap pengelolaan dana tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin mengingatkan anggotanya untuk tidak melibatkan orang dekat atau tim sukses pada masa pemilu lalu dalam mengelola anggaran ini.

"Harus hati-hati dengan tim suksesnya atau orang yang selama ini berada di sekitarnya," kata Ade di sela-sela buka bersama istri anggota Fraksi Partai Golkar di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Dia mengaku, dana aspirasi tersebut tidak akan digunakan demi keuntungan pribadi atau segelintir kelompok. Kata dia, anggota DPR tidak akan menyentuh langsung dana yang diklaim untuk akselerasi pembangunan yang kerap tidak digubris pemerintah.

Terhadap kekhawatiran akan timbul kesenjangan antar daerah, dia berdalih setiap daerah memiliki tingkat kompleksitas permasalahannya masing-masing. Dia menambahkan, banyaknya jumlah anggota DPR di Pulau Jawa lantaran jumlah penduduknya paling tinggi dari pulau lainnya.

"Berpikirnya jangan luas daerah saja. Tapi banyaknya jumlah penduduk yang pasti kompleksitasnya masalahnya juga tinggi. Satu kecamatan di Jakarta saja, sama dengan satu kabupaten di luar Jawa. Begitu pun di Jawa Barat," terangnya.

Seperti diketahui, Paripurna DPR menyetujui program UP2DP yang di dalamnya ada dana khusus aspirasi. Tiga dari sepuluh fraksi tetap menolak program ini, hingga akhirnya palu diketuk oleh pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (mdk/dan)