Dana aspirasi demi kepuasan pribadi, Hanura bakal WO di paripurna
Merdeka.com - Selain Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga merupakan partai yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun. Dalam pembahasan di paripurna nanti, Hanura berencana walk out (WO) karena menganggap program UP2DP ini menabrak Undang-Undang.
"Sesuai yang diputuskan fraksi kita bukan pengguna anggaran. Landasan hukumnya tidak ada. Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak UU," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani di Gedung DPR RI, Selasa (23/6).
Selain itu, Miryam juga menilai, ada ketimpangan dalam pengalokasian dana aspirasi, sebab anggaran hanya diberikan kepada perwakilan fraksi di daerahnya masing-masing. Sedangkan daerah yang tidak memiliki perwakilan fraksi tidak mendapatkan bantuan dana program pembangunan.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa tujuan aplikasi DANA? DANA merupakan aplikasi yang #BukanDompetBiasa karena bisa membantu apapun transaksi keuangan yang ingin dilakukan pengguna.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini (dana aspirasi) demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," imbuhnya.
Oleh karena itu, dalam rapat paripurna untuk membahas dana aspirasi nanti, Miryam beserta anggota fraksi Hanura akan meninggalkan ruang rapat, sebagai tanda penolakan atas usulan tersebut. "Kita akan walkout, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," pungkasnya.
DPR hari ini menggelar rapat paripurna. Salah satu yang dibahas yakni meminta persetujuan kepada fraksi soal program UP2DP.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hanura telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan mereka pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaKedatangan Hanura menyambangi kantor DPP PDIP ini untuk menyatakan kerja sama partai politik dalam mendukung Ganjar di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah ini merupakan bagian dari aspirasi DPC-DPC yang menginginkan ada perubahan di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaSalah satu agenda Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Hanura Periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaHanura masih membuka peluang kepada siapa saja untuk didukung dalam pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, dukungan yang diberikan Partai Hanura akan memperkokoh elektabilitas Ganjar dipuncak teratas mengalahkan bacapres lainnya.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaPartai Hanura resmi melakukan kerja sama politik mendukung capres PDIP Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca Selengkapnya