'Dana aspirasi rawan jadi sarana bancakan oleh anggota DPR'

Merdeka.com - DPR melalui Badan Anggaran telah mengajukan dana aspirasi dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 20 miliar per anggota atau Rp 11,20 triliun untuk 560 anggota. Dana itu untuk usulan program para anggota DPR di tiap-tiap daerah pemilihan.

Menanggapi keinginan DPR tersebut, Indonesia Budget Center (IBC) menilai, dana itu rawan disalahgunakan, apalagi belum ada aturan yang detail.

"Ada empat permasalahan terkait dana aspirasi ini. Pertama, belum ada pengaturan yang detail mengenai skema operasional pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Kedua memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR," kata peneliti IBC Roy Salam dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (9/6).

"Alasan ketiga, dana aspirasi ini berpotensi menjadi sarana bancakan anggaran oleh anggota DPR," lanjut Roy.

Kemudian, alasan keempat, dana aspirasi sarat dengan kepentingan politis anggota sehingga berpotensi mengabaikan prinsip performance budgeting dalam pengelolaannya serta melemahkan fungsi pengawasan DPR.

"IBC meminta kepada DPR agar sebelum mengajukan dana aspirasi, terlebih dahulu memperjelas pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana aspirasi ini. Selain itu, memperjelas ruang lingkup atau batasan dari segi jumlah dan anggaran serta tolak ukur kinerjanya," pungkasnya.