Dana kampanye Rp 60,1 M, tim Ahok klaim tak ada duit partai
Merdeka.com - Bendahara Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris memastikan dana kampanye sebesar Rp 60,1 miliar tidak ada sumbangan dari partai pengusung. Charles mengatakan dana kegiatan kampanye yang dilakukan partai pengusung bersifat internal dan tidak terkait dengan kegiatan tim pemenangan.
"Ya kalau pun partai melakukan kegiatan-kegiatan pemenangan tentunya itu kegiatan partai ya. Karena partai tidak disetor ke kami," kata Charles di Rumah Pemenangan, Jalan Borobudur Nomor 18, Jakarta, Minggu (12/2).
Partai pengusung yakni NasDem, Hanura, PDIP dan Golkar, kata dia, tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kegiatan kampanye ke tim pemenangan. Penggunaan dana kegiatan kampanye partai politik menjadi evaluasi internal.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Bagaimana Annisa Bahar membiayai kampanyenya? Kurang lebih 5 miliar,' ujar Anisa saat diwawancarai di Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024), menegaskan bahwa ia tidak menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli dukungan. Habiskan dana 5 milliar Anisa mengonfirmasi bahwa 5 miliar itu berasal dari penjualan aset pribadinya, termasuk mobil mewah.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang menerima sumbangan? Meta, perusahaan yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg, baru-baru ini mengumumkan sumbangan sebesar USD1 juta atau Rp 15 Miliar untuk dana pelantikan presiden terpilih Donald Trump.
Ditambahkannya, tim pemenangan hanya berkewajiban melaporkan dana kampanye yang berasal dari sumbangan dari pihak eksternal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Charles menuturkan laporan dana kampanye yang masuk dan telah digunakan akan diserahkan ke KPU hari ini.
"Enggak ada laporan ke kami. Kegiatan partai ya kegiatan partai pengusung ya. Agenda partai, kegiatan kampanye yang kami laporkan ya kegiatan tim kampanye yang sudah kita lakukan selama ini," terangnya.
Sebelumnya, Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Rakyat. Laporan ini berisi detil pemasukan dan pengeluaran kampanye rakyat yang dimulai sejak 29 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Ahok-Djarot Charles Honoris mengatakan jumlah dana kampanye yang masuk sekitar Rp 60,1 miliar. Total dana tersebut berasal dari 4 sumber yakni donasi dari warga, sumbangan pihak lain berbentuk badan swasta, sumbangan belum tertib KPU dan penerimaan bunga bank.
Adapun rinciannya dari total Rp 60,1 miliar, Rp. 42,9 miliar atau 73,5 persen berasal dari sumbangan dari 12 ribu warga seluruh Indonesia, sumbangan dari badan hukum swasta sebesar Rp 15 miliar, sumbangan belum tertib KPU sebesar Rp 1,7 miliar dan sisanya dari penerimaan bunga bank Rp 22 juta.
"Kita sudah terima Rp 60,1 miliar. Dan dari itu didapatkan dari 4 sumbangan: perseorangan Rp 42 miliar, sumbangan pihak lain berbentuk badan swasta Rp 15 miliar. Jadi ada sekitar Rp 7 miliar yang belum digunakan. Dan ada sekitar, bagian dari Rp 7 miliar itu, Rp 1,7 miliar enggak lengkap formulirnya kita akan serahkan ke kas negara," kata Charles
Dari total dana kampanye Rp 60,1 miliar, dana pengeluaran yang telah digunakan tim pemenangan yakni Rp 53,6 miliar. Charles menjelaskan dana pengeluaran di antaranya, pengeluaran terbatas 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, pembuatan iklan di media massa Rp 217 juta, penyebaran bahan kampanye kepada umum Rp 24,5 miliar.
Pembuatan desain alat peraga Rp 223 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, lain-lain seperti ATK Rp 6 juta, honor tenaga kerja Rp 851 juta, keamanan Rp 799 juta, transportasi Rp 135 juta dan lain-lain Rp 695 juta. Operasional posko total Rp 1,4 miliar. Dan jasa konsultan Rp 537 juta, serta pembelian peralatan Rp 396 juta. Sedangkan konser Gue2, menghabiskan dana sekitar Rp 5,3 miliar.
"Pengeluaran paling besar itu untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum. Nah ini misalnya dalam buku yang kita cetak alat peraga dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya sosialisasi pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas dengan masyarakat. Setelah itu rapat umum. Konser yang kita buat pada 4 Februari di Senayan. Kurang lebih kalau komponen besar ya seperti itu," terangnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pramono-Rano Karno Rp100 juta bersumber dari kantong pribadi berdasarkan rilis KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDitemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSudirman Said mengakui, kucuran dana ke AMIN tak sebesar ke pasangan capres-cawapres lain.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya