Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Dana parpol Rp 1 T, sama saja legalkan perampokan uang negara'

'Dana parpol Rp 1 T, sama saja legalkan perampokan uang negara' Nomor urut Parpol. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengamat kepartaian Muchtar Effendi Harahap menilai umumnya partai politik yang ada di Indonesia saat ini mendapatkan dana operasionalnya dengan cara ilegal. Hal itu menurutnya menjadi penyebab kenapa wacana mensubsidi parpol sebesar Rp 1 triliun itu menjadi ironis, karena sama saja dengan melegalkan perampokan besar-besaran pada keuangan negara.

"Partai-partai ini mencari dana dengan ilegal, baik dari merampok uang negara, iuran kader, atau bahkan duit ilegal yang parpol bisa dapatkan dari luar, seperti dari korporasi atau pemodal asing yang berkepentingan. Ada memang sebagian yang melakukannya secara legal, tapi sangat kecil persentasenya," kata Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

"Makanya saya nggak setuju jika negara mensubsidi parpol sampai Rp 1 triliun. Itu kan sama saja dengan melegalkan perampokan terhadap uang negara," katanya menambahkan.

Selan itu, Effendi mengatakan, dalam teori kepartaian di manapun, sejatinya tidak ada partai politik yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi dari pemerintahan. Dirinya bahkan membuktikan hal tersebut, dengan fakta bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SB), PDIP sebenarnya masih tidak utuh berperan sebagai oposisi, karena kepentingannya masih kerap terakomodir di dalam parlemen.

"Semua parpol sejatinya itu pasti akan menghindari oposisi, dan mengutamakan koalisi. Maka menurut saya, KMP itu unik. Karena kalau awalnya mereka menjadi oposisi, dan bisa bertahan tetap sebagai oposisi sampai akhir pemerintahan Jokowi, berarti teori ini harus direduksi. Tapi kan tidak, karena sekarang pun kita lihat bahwa perlahan ada pelunakan dari KMP itu sendiri pada pemerintah," kata Effendi.

"Dan jika kita perhatikan, bahkan saat PDIP jadi oposisi zaman SBY kemarin, sebenarnya saat itu secara politik PDIP juga ikut diuntungkan dari orang-orang mereka di parlemen. Jadi sebenarnya, nggak ada parpol yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi, tanpa sama sekali mencari keuntungan juga dari sikap oposisinya tersebut," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik

Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!

Adi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya
Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya

Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.

Baca Selengkapnya
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi

Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.

Baca Selengkapnya