'Dana parpol Rp 1 T, sama saja legalkan perampokan uang negara'
Merdeka.com - Pengamat kepartaian Muchtar Effendi Harahap menilai umumnya partai politik yang ada di Indonesia saat ini mendapatkan dana operasionalnya dengan cara ilegal. Hal itu menurutnya menjadi penyebab kenapa wacana mensubsidi parpol sebesar Rp 1 triliun itu menjadi ironis, karena sama saja dengan melegalkan perampokan besar-besaran pada keuangan negara.
"Partai-partai ini mencari dana dengan ilegal, baik dari merampok uang negara, iuran kader, atau bahkan duit ilegal yang parpol bisa dapatkan dari luar, seperti dari korporasi atau pemodal asing yang berkepentingan. Ada memang sebagian yang melakukannya secara legal, tapi sangat kecil persentasenya," kata Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
"Makanya saya nggak setuju jika negara mensubsidi parpol sampai Rp 1 triliun. Itu kan sama saja dengan melegalkan perampokan terhadap uang negara," katanya menambahkan.
-
Siapa yang mau mendirikan partai baru? 'Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,' kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Apa tujuan Partai Golkar saat berdiri? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Indische Partij dibentuk? Indische Partij didirikan dengan tujuan untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap orang pribumi di Hindia Belanda.
Selan itu, Effendi mengatakan, dalam teori kepartaian di manapun, sejatinya tidak ada partai politik yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi dari pemerintahan. Dirinya bahkan membuktikan hal tersebut, dengan fakta bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SB), PDIP sebenarnya masih tidak utuh berperan sebagai oposisi, karena kepentingannya masih kerap terakomodir di dalam parlemen.
"Semua parpol sejatinya itu pasti akan menghindari oposisi, dan mengutamakan koalisi. Maka menurut saya, KMP itu unik. Karena kalau awalnya mereka menjadi oposisi, dan bisa bertahan tetap sebagai oposisi sampai akhir pemerintahan Jokowi, berarti teori ini harus direduksi. Tapi kan tidak, karena sekarang pun kita lihat bahwa perlahan ada pelunakan dari KMP itu sendiri pada pemerintah," kata Effendi.
"Dan jika kita perhatikan, bahkan saat PDIP jadi oposisi zaman SBY kemarin, sebenarnya saat itu secara politik PDIP juga ikut diuntungkan dari orang-orang mereka di parlemen. Jadi sebenarnya, nggak ada parpol yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi, tanpa sama sekali mencari keuntungan juga dari sikap oposisinya tersebut," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.
Baca SelengkapnyaAdi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca SelengkapnyaBerikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca Selengkapnya