Dana pilkada batal cair, anggota KPU Solo terpaksa saweran
Merdeka.com - Anggaran Pilkada Kota Solo sebesar Rp 7,5 miliar yang dijanjikan pemerintah setempat pekan lalu, belum juga cair. Akibatnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo harus melakukan saweran untuk membiayai tahapan awal pilkada.
Ketua KPU Kota Solo Agus Sulistiyo membenarkan anggotanya terpaksa melakukan saweran untuk membiayai kegiatan tahapan awal pilkada. Dia menyebut, dana yang sudah dikeluarkan KPU hingga saat ini mencapai Rp 15 juta.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Kapan Pilkada Serentak terakhir? Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Kedatangan kami ke balai kota ini mau menanyakan dana pilkada, ternyata belum (cair) memang tidak ada progres apa-apa," ujar Agus usai bertemu dengan sekretaris daerah (sekda) Budi Suharto, Rabu (6/5).
Agus mengatakan, meskipun dana belum cair, namun KPU harus tetap melanjutkan tahapan pilkada lainnya. Antara lain tes seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pihaknya menjadwalkan tes tersebut dilaksanakan, Kamis-Jumat (7-8/5).
"Ada 33 calon anggota PPK yang akan mengikuti tes wawancara. Mereka harus lolos seleksi tertulis dan administrasi," katanya.
Agus menegaskan, jika hingga pekan ini belum ada kejelasan pencairan dana pihaknya akan bersikap. KPU, kata Agus, sudah berulang kali menyampaikan permohonan pencairan anggaran kepada Pemkot, baik lisan maupun tertulis.
Terakhir, Pemkot menjanjikan dana pilkada cair pekan lalu. Namun hingga kini dana tak kunjung cair.
"Kami meminta anggaran tahapan pilkada segera cair paling lambat pekan ini. Kami akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait nasib kegiatan tahapan pilkada Solo," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaKetua KPU membeberkan alasan kenapa caleg terpilih tidak perlu mundur jika maju di Pilkada
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaTudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca SelengkapnyaSyaiku menyebut Anies tidak dapat memberikan SK dari partai lain hingga batas waktu yang telah ditentukan
Baca SelengkapnyaSetelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.
Baca Selengkapnya