Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana pilkada batal cair, anggota KPU Solo terpaksa saweran

Dana pilkada batal cair, anggota KPU Solo terpaksa saweran Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggaran Pilkada Kota Solo sebesar Rp 7,5 miliar yang dijanjikan pemerintah setempat pekan lalu, belum juga cair. Akibatnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo harus melakukan saweran untuk membiayai tahapan awal pilkada.

Ketua KPU Kota Solo Agus Sulistiyo membenarkan anggotanya terpaksa melakukan saweran untuk membiayai kegiatan tahapan awal pilkada. Dia menyebut, dana yang sudah dikeluarkan KPU hingga saat ini mencapai Rp 15 juta.

"Kedatangan kami ke balai kota ini mau menanyakan dana pilkada, ternyata belum (cair) memang tidak ada progres apa-apa," ujar Agus usai bertemu dengan sekretaris daerah (sekda) Budi Suharto, Rabu (6/5).

Agus mengatakan, meskipun dana belum cair, namun KPU harus tetap melanjutkan tahapan pilkada lainnya. Antara lain tes seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pihaknya menjadwalkan tes tersebut dilaksanakan, Kamis-Jumat (7-8/5).

"Ada 33 calon anggota PPK yang akan mengikuti tes wawancara. Mereka harus lolos seleksi tertulis dan administrasi," katanya.

Agus menegaskan, jika hingga pekan ini belum ada kejelasan pencairan dana pihaknya akan bersikap. KPU, kata Agus, sudah berulang kali menyampaikan permohonan pencairan anggaran kepada Pemkot, baik lisan maupun tertulis.

Terakhir, Pemkot menjanjikan dana pilkada cair pekan lalu. Namun hingga kini dana tak kunjung cair.

"Kami meminta anggaran tahapan pilkada segera cair paling lambat pekan ini. Kami akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait nasib kegiatan tahapan pilkada Solo," pungkasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada 2O24, KPU Ungkap Alasannya
Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada 2O24, KPU Ungkap Alasannya

Ketua KPU membeberkan alasan kenapa caleg terpilih tidak perlu mundur jika maju di Pilkada

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen

Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Terungkap! Di Balik Langkah PKS Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024
VIDEO: Terungkap! Di Balik Langkah PKS Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024

Syaiku menyebut Anies tidak dapat memberikan SK dari partai lain hingga batas waktu yang telah ditentukan

Baca Selengkapnya
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali

Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.

Baca Selengkapnya