Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!

Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin! Survey Elektabilitas Parpol dan Capres. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simajuntak, membantah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menganggap bahwa praktik korupsi akan menurun jika alokasi anggaran untuk partai politik ditambah sampai menyentuh nominal Rp 1 triliun dalam APBN.

Dahnil yang juga merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut argumen Mendagri itu seperti kekurangan nalar, karena justru sejumlah penelitian mengenai korupsi menyatakan hal yang sebaliknya dari pernyataan Mendagri tersebut.

"Ada ketidaklogisan di mana Mendagri bilang, jika santunan terhadap partai ditambah, maka potensi korupsi yang kerap dilakukan politisi parpol juga akan berkurang. Penelitian saya tentang keuangan parpol sejak 2009, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa subsidi negara yang ditambahkan ke parpol itu akan mengurangi tingkat korupsi," kata Dahnil di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Orang lain juga bertanya?

"Wacana ini jelas nirnalar jika dikaitkan dengan penurunan tingkat korupsi. Jelas saja komentar ini tidak ada landasannya," katanya menambahkan.

Dahnil mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya itu, hal-hal yang justru terbukti mampu mengurangi tingkat korupsi adalah pengetatan aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran yang baik.

Dirinya juga mengatakan, semua pihak parpol yang ada di parlemen saat ini tidak afirmatif terhadap kepentingan rakyat. Hal ini terbukti dengan pernyataan mereka yang mengaku kalau alokasi sebesar Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk kebutuhan parpolnya masing-masing.

"Penelitian malah banyak yang mengatakan bahwa justru penurunan korupsi yang dilakukan di parpol, variabelnya adalah akuntabilitas dan transparansi, dan low approachment penegakan hukum lah yang kemudian bisa menurunkan praktik korupsi di parpol dan politisinya," kata Dahnil.

"Parpol tidak afirmatif lagi terhadap publik, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena tidak satupun partai yang menolak pengusulan anggaran Rp 1 triliun buat partai ini. Bahkan, rata-rata dari mereka mengatakan bahwa dana Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk parpol," pungkasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya
MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024
MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kubu Capres Prabowo Subianto Usai Disebut Tak Berani Presiden Jokowi
VIDEO: Respons Kubu Capres Prabowo Subianto Usai Disebut Tak Berani Presiden Jokowi

Budi memastikan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan anggaran riset menjadi 1,5 persen dari pendapat domestik bruto Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar

JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye

PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye
TOP NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye

Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya