Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!
Merdeka.com - Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simajuntak, membantah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menganggap bahwa praktik korupsi akan menurun jika alokasi anggaran untuk partai politik ditambah sampai menyentuh nominal Rp 1 triliun dalam APBN.
Dahnil yang juga merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut argumen Mendagri itu seperti kekurangan nalar, karena justru sejumlah penelitian mengenai korupsi menyatakan hal yang sebaliknya dari pernyataan Mendagri tersebut.
"Ada ketidaklogisan di mana Mendagri bilang, jika santunan terhadap partai ditambah, maka potensi korupsi yang kerap dilakukan politisi parpol juga akan berkurang. Penelitian saya tentang keuangan parpol sejak 2009, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa subsidi negara yang ditambahkan ke parpol itu akan mengurangi tingkat korupsi," kata Dahnil di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa saja yang diduga salah dalam pengelolaan dana hibah KONI Kotim? 'Saya melihatnya penyidikan ini sangat dangkal sekali karena pada saat konferensi pers tersebut KONI Kotim diduga melakukan kesalahan prosedur dalam pembelian peralatan olahraga. Dalam hal ini belum dilakukan pendalaman karena pembelian alat olahraga adalah salah satu kerjaan kami di KONI,' pungkasnya.
-
Kapan dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? Diketahui dugaan korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik Kejati Kalteng merupakan dana hibah tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
"Wacana ini jelas nirnalar jika dikaitkan dengan penurunan tingkat korupsi. Jelas saja komentar ini tidak ada landasannya," katanya menambahkan.
Dahnil mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya itu, hal-hal yang justru terbukti mampu mengurangi tingkat korupsi adalah pengetatan aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran yang baik.
Dirinya juga mengatakan, semua pihak parpol yang ada di parlemen saat ini tidak afirmatif terhadap kepentingan rakyat. Hal ini terbukti dengan pernyataan mereka yang mengaku kalau alokasi sebesar Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk kebutuhan parpolnya masing-masing.
"Penelitian malah banyak yang mengatakan bahwa justru penurunan korupsi yang dilakukan di parpol, variabelnya adalah akuntabilitas dan transparansi, dan low approachment penegakan hukum lah yang kemudian bisa menurunkan praktik korupsi di parpol dan politisinya," kata Dahnil.
"Parpol tidak afirmatif lagi terhadap publik, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena tidak satupun partai yang menolak pengusulan anggaran Rp 1 triliun buat partai ini. Bahkan, rata-rata dari mereka mengatakan bahwa dana Rp 1 triliun itu masih sangat kurang untuk parpol," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaTunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.
Baca SelengkapnyaBudi memastikan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan anggaran riset menjadi 1,5 persen dari pendapat domestik bruto Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya