Dapat dukungan petani Mataraman, Khofifah makin optimis menang Pilgub Jatim

Merdeka.com - Calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus memanfaatkan waktu jelang pencoblosan buat mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Timur. Kali ini mantan Menteri Sosial itu menyambangi Blitar, Jawa Timur, Rabu (13/6).

Ratusan petani desa dari wilayah Mataraman yang sudah menunggu pun langsung menyambut kedatangan Khofifah. Mereka mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 1 itu.

"Kami menyatakan mendukung ibu Khofifah dan bapak Emil sebagai gubernur-wakil gubernur Jawa Timur 2019-2024," kata Ketua Paguyuban Masyarakat Petani Desa Mataraman, Indra Wirawan Prudiyanto bersama ratusan petani dari wilayah Mataraman.

Menurutnya, petani hutan desa disebut menginginkan figur pemimpin yang bersih dari korupsi dan demokratis. Pihaknya menilai Khofifah dan Emil pas dengan kriteria itu.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil. Bersih dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), demokratis dan mau mendengar rakyat. Selalu berpihak pada kepentingan rakyat petani, nelayan guru, rakyat miskin dan semua elemen masyarakat," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Blitar, Yauhari. Menurutnya, pemerintah sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap petani.

Khofifah sangat mengapresiasi dukungan para petani desa tersebut. Menurutnya, dukungan masyarakat desa menjadi kekuatan bagi dirinya dan Emil untuk terus berikhtiar.

"Ini semakin memberikan optimisme bagi kami Khofifah-Emil untuk menguatkan perolehan suara pada 27 Juni yang akan datang. Alhamdulillah sangat banyak elemen masyarakat dukungan kepada kami baik secara formal seperti hari ini atau lainnya," kata Khofifah.

Khofifah berjanji akan memperjuangkan nasib para petani hutan desa. Kebutuhan petani hutan desa perlu dipenuhi karena bagian dari penguatan sektor pertanian di Jawa Timur.

"Kelompok tani hutan menjadi penting karena produk mereka dihitung sebagai bagian produktifitas sektor pertanian Jawa Timur tapi sering kali tidak masuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sehingga tidak masuk dalam proses mendapatkan pupuk bersubsidi, traktor dan pelatihan-pelatihan. Mereka yang ada di daerah sekitar hutan tetap membutuhkan pendampingan," katanya. (mdk/dan)