Dapat 'Gabut Award', DPR Diminta Introspeksi Kinerja Selama Ini

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan 'Gabut Award' kepada DPR atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak era reformasi. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi dan aspirasi warga negara.

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan, PSI telah dua kali memberikan penghargaan terhadap pihak individu maupun organisasi/lembaga yang dinilai mengecewakan publik dan rakyat Indonesia.

"Aksi ini tentu saja merupakan bagian dari hak politik warga negara. Dalam konteks politik, hal itu juga merupakan bagian dari kritik PSI terhadap parpol mapan dan wakil-wakilnya yang tidak perform dalam tugas di Parlemen," katanya di Jakarta, Selasa (2/4).

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan, Gabut atau gaji buta award tentu akan direspons secara negatif oleh DPR dan parpol di dalamnya. Namun demikian, DPR dinilai harus melakukan refleksi dan introspeksi secara serius terhadap kinerja mereka.

"Kritik PSI ini ditopang oleh fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah banyak dilaporkan media. Termasuk survei terkait kepercayaan publik yang rendah terhadap politisi, parpol, dan DPR," tutup Hikam.

Sebelumnya, Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa mengatakan, pemberian 'Gabut Award' ini sebagai penghargaan bahwa DPR RI periode 2014-2019 gagal mewakili rakyat.

"DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi," ujar Danil Simeon Tumiwa, di Lobi Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (1/4).

Daniel juga menyampaikan, pada tahun pertama anggota dewan menjabat, hanya berhasil mengesahkan 3 RUU.

"Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan," ungkap Daniel. (mdk/bal)