Dapat masukan KPK & PPATK, Jokowi evaluasi lagi 43 calon menteri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mengumumkan nama menteri kabinetnya dalam waktu dekat ini. Dari 43 nama yang telah disetor dan disaring ke KPK dan PPATK, Jokowi yakin pilihannya sudah tepat.

"Kita ini sudah masukan ke PPATK, KPK masih kurang enggak?," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (21/10).

Jokowi pun berkeyakinan dari nama yang telah dicek rekam jejaknya oleh dua lembaga itu mempunyai hasil yang bagus. "Ya mesti ada hasilnya, tetapi enggak mungkin saya sebutkan," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui ada sejumlah nama yang dievaluasi setelah mendapat rekam jejak dari KPK dan PPATK. "Mestinya harus seperti itu. Gunanya apa PPATK, KPK," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo ihwal tingkat integritas dan potensi berlaku korup para calon menterinya kemarin. Lembaga penegak hukum itu bahkan menyatakan di antara nama calon menteri disodorkan Jokowi, ada beberapa yang terindikasi tidak bersih.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dari daftar nama diserahkan kembali kepada Jokowi kemarin malam memang ada yang mendapatkan penilaian buruk. Hal itu diketahui setelah KPK dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan menelusuri profil para calon pejabat itu.

"Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, saat dihubungi awak media melalui telepon seluler, Senin (20/10).

Meski demikian, lanjut Zulkarnain, KPK sengaja tidak memberi peringkat atau melakukan seleksi dan hanya memberi penjelasan ihwal latar 43 calon menteri itu. Sebab, keputusan terakhir ada di tangan Jokowi. Dia juga enggan menyebut siapa saja calon menteri ditengarai memiliki profil menyimpang itu.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengumuman kabinet. ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk ke dalam kabinet diduga bermasalah. Hal ini disebutkan karena integritas maupun komitmen anti korupsinya diragukan.

Figur calon menteri yang diragukan tersebut berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka juga diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan.

"Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas," ujar koordinator badan pekerja ICW, Ade Irawan, dalam keterangan persnya

"Kita enggak pakai istilah lolos enggak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta," ujar Zulkarnain. (mdk/eko)