Follow
Daripada hukuman kebiri, PKB usul hukum sanksi sosial bagi pelaku
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PKB Maman Imanul Haq lebih sepakat para pelaku kejahatan seksual divonis hukuman sosial daripada kebiri. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Hukuman sosial lebih penting. Dia di-publish. Di satu sisi HAM tidak dilanggar. PKB substansional setuju, tapi kita minta penjelasan poin kebiri seperti apa," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).
Anggota Komisi VIII DPR ini juga menegaskan bahwa, sehebat apapun regulasi yang dibuat, jika penegak hukum tidak tegas, maka akan percuma. "Jadi enggak ada gunanya hukum kebiri sekalipun," tuturnya.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan? Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Seluruh kalangan masyarakat, baik para petinggi atau bahkan pemerintah harus tetap menaati hukum yang berlaku di sebuah negara.
-
Kenapa hukum yang lemah bisa menyebabkan pelanggaran HAM? Hukum yang lemah juga cenderung dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM. Hukum yang tidak dapat berdiri tegak cenderung membuat seseorang tak jera dalam melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain.
-
Kenapa hukum dibuat? Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, ketentraman sekaligus keamanan.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan antar manusia? Fungsi Hukum Tak hanya tujuan hukum, teryata hukum juga memiliki fungsinya sendiri. Ada beberapa fungsi hukum yang perlu diketahui, diantaranya adalah: - Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. - Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. - Mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian. - Memberikan jaminan kenyamanan, keamanan serta kebahagiaan kepada masyarakat.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
Maman juga menilai, Perppu Presiden Jokowi tidak berhubungan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tengah digodok DPR. Maka dari itu dia meminta RUU PKS tetap akan masuk Prolegnas 2016.
"Ini akan jadi hukuman baik korban atau pelaku. Di sisi lain kehadiran negara diperlukan. Negara harus hadir agar tidak ada korban lagi, karena perilaku ini begitu banyak," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Kini, AKP Dadang telah dipecat dengan tidak hormat dan menjalani proses hukum atas tindakan pidananya.
Baca Selengkapnya