Follow
Daripada perpustakaan, ketua BURT DPR lebih pilih gedung DPR baru
Merdeka.com - Ketua Badan Urutan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengakui bahwa perpustakaan baru DPR masuk dalam program parlemen modern berkaitan dengan 7 megaproyek. Namun Roem menganggap bahwa pembangunan gedung baru untuk anggota dewan lebih dibutuhkan.
"Gedung yang kita tempati sekarang kapasitas ukurannya hanya 800 orang. Sekarang pegawai tetap 3 ribu lebih belum tamu, kita khawatir gempa seperti dulu," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Politikus Golkar ini berujar bahwa setelah kebijakan moratorium Presiden Joko Widodo (Jokowi) BURT belum melakukan pembahasan terkait penundaan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun Demokrasi. Maka dari itu dia belum tahu apakah ada pengalihan pagu anggaran kedua proyek itu untuk perpustakaan baru DPR.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"BURT belum dapat arahan yang baru. Jadi itu saya no comment saja (soal perpustakaan)," tuturnya.
Terkait pembangunan gedung baru, Roem menyarankan agar Sekjen DPR berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat ke Jokowi.
"Jangan ada standar ganda, pemerintah juga harus lihat lagi kebutuhan. Saya yakin presiden baik, jujur buktinya dia tinjau Hambalang. Kalau perlu presiden tinjau gedung kita bisa bangun atau tidak. Itu domain pemerintah. Kalau perlu tendernya dilakukan di kantor KPK," paparnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya
Kepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca Selengkapnya
Komisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca Selengkapnya