Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Darul Siska: Harusnya Akbar Tanjung & Agung Laksono yang Ditegur

Darul Siska: Harusnya Akbar Tanjung & Agung Laksono yang Ditegur Ketum Golkar Airlangga Hartarto. istimewa

Merdeka.com - Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Darul Siska tak terima dipanggil Majelis Etik Golkar. Apalagi, pemanggilan hanya karena dirinya menulis surat terbuka yang isinya mengkritik gaya Agung Laksono dan Akbar Tanjung jelang Munas 2019.

Darul mengatakan, majelis etik tidak ada dalam AD/ART partai. Kemudian, kalaupun ada, Darul meminta yang pertama ditegur adalah Akbar Tanjung dan Agung Laksono.

"Kalau memang majelis etik ada, kalau memang ada, mestinya kan majelis etik yang dia tegur adalah ketua dewan pakar (Agung Laksono) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan (Akbar Tanjung). Karena beliau berdua soko guru, pimpinan lembaga, dewan penting yang harus menjaga kehormatan dan marwah partai jadi beliau berdua mestinya ditegur duluan," kata Darul kepada merdeka.com, Selasa (6/8).

Darul menulis surat terbuka karena tak terima dengan sikap Agung Laksono dan Akbar Tanjung yang dinilai terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto. Apalagi, jadwal munas dalam rapat pleno belum ditentukan. Tapi keduanya sudah bergerilya ke daerah menggalang dukungan untuk Airlangga.

Darul menegaskan, menulis surat terbuka tersebut bukan secara personal untuk menyerang Agung Laksono dan Akbar Tanjung. Justru dia ingin menyelamatkan keduanya dari opini negatif.

"Karena saya cinta dan sayang kepada senior-senior (Akbar Tanjung & Agung Laksono), sebetulnya mereka salah makanya saya buat (surat terbuka). Kan ini hidup ini ada ajaran begini, katakan benar walaupun pahit, diajarkan juga dalam ajaran agama saya, saling ingatkan kebenaran, saling ingatkan dengan kesabaran. Sejauh masih dalam organisasi boleh saja kita saling mengingatkan. Saya merasa surat itu tidak personal, tapi sifatnya organisasional," tegas Darul lagi.

Soal dukungan di Munas Golkar, Darul belum mau banyak bicara. Dia ingin agar DPP Golkar segera menentukan jadwal munas. Setelah itu, baru bicara dukung mendukung siapa.

Sebelumnya, lewat surat terbuka, Darul mengkritik keras Akbar Tanjung dan Agung Laskono yang dianggap terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto jelang Munas Golkar. Terlebih, jadwal munas dalam rapat pleno DPP Golkar hingga kini belum ditentukan.

Tak lama setelah surat terbuka tersebut beredar, muncul surat Majelis Etik Golkar yang isinya memanggil Darul. Majelis etik dijadwalkan memanggil Darul pada Rabu (7/8).

"Saya akan datang, kan cuma diundang, di dalam surat juga ditulisnya diundang rapat, bukan dipanggil," kata Darul.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga
Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga

Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto
Senior Golkar Kritik JK Tolak Munaslub, Ingatkan Kasus Hukum Setya Novanto

Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik
Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik

Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Agung Laksono Sindir Pengurus Golkar Rangkap Jabatan: Pembatasan Diperlukan Demi Kaderisasi
Agung Laksono Sindir Pengurus Golkar Rangkap Jabatan: Pembatasan Diperlukan Demi Kaderisasi

Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.

Baca Selengkapnya
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?

Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu

Baca Selengkapnya
Golkar: Hasil Munas Airlangga Tidak Harus Capres Cawapres, Hanya Menentukan
Golkar: Hasil Munas Airlangga Tidak Harus Capres Cawapres, Hanya Menentukan

Partai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Susul Airlangga, Jusuf Hamka Pilih Mundur dari Posisi Penting di Golkar & Ogah Maju Pilkada
VIDEO: Susul Airlangga, Jusuf Hamka Pilih Mundur dari Posisi Penting di Golkar & Ogah Maju Pilkada

Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini diikuti Jusuf Hamka juga mengundurkan diri dari posisinya di Dewan Penasihat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama
VIDEO: Curhat Nurul Arifin ke Jenderal TNI di DPR, Gregetan Viral Haram Salam Lintas Agama

Nurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Tetap Dorong Munaslub usai Dipanggil Dewan Etik, Ini Alasannya
Senior Golkar Tetap Dorong Munaslub usai Dipanggil Dewan Etik, Ini Alasannya

Senior Golkar Lawrence T.P Siburian dipanggil karena wacana Munaslub Golkar

Baca Selengkapnya
Rocky Gerung Tuding Sekjen PDIP Hasto Aktor di Balik Gaduh Ucapan 'Bajingan-Tolol'
Rocky Gerung Tuding Sekjen PDIP Hasto Aktor di Balik Gaduh Ucapan 'Bajingan-Tolol'

Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Analisis: Waspada Jagal Politik Merusak Legitimasi Airlangga sebagai Ketum Golkar
Analisis: Waspada Jagal Politik Merusak Legitimasi Airlangga sebagai Ketum Golkar

Pengamat Hukum, Erlanda Juliansyah Putra menilai, momentum kasus ini tak bisa lepaskan dari timeline politik jelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Penjelasan KPU Bali soal Kans AWK jadi Senator Usai Dipecat dari DPD
Penjelasan KPU Bali soal Kans AWK jadi Senator Usai Dipecat dari DPD

Pemecatan Arya Wedakarna karena dianggap melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI.

Baca Selengkapnya