Dasco Soal Anggaran Aspal-Gorden: Sudah Lama Diusulkan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan soal anggaran gorden dan blind sebesar Rp48,7 miliar dan aspal Rp11 miliar. Dasco mengatakan, anggaran itu sudah diusulkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sejak lama.
"Ini diusulkan oleh kesekjenan tapi sudah lama," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
Soal aspal, Dasco berdalih seluruh jalan di DPR perlu diaspal karena akan menerima tamu delegasi. Sebelumnya jalan di DPR hanya dilapisi berulang kali.
-
Gimana cara mobil DPR RI itu minta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Gimana caranya Kaukus Air DPR RI menggerakan semua anggota DPR? Ada 84 dapil di Indonesia ada 580 anggota di periode berikutnya akan mengawal, mudah-mudahan isu tentang air ini,' ujar legislator asal Bali tersebut.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"Jalan di DPR ini sudah berkali-kali ulang dilapis-dilapis tapi kemudian diputuskan harus diaspal secara keseluruhan karena nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR," ujar politikus Gerindra ini.
DPR ingin memperlihatkan kesan yang baik bagi para delegasi. Apalagi, aspal di DPR sudah banyak yang rusak.
"Kita ingin kesan terhadap parlemen kita ini juga kurang baik. Ya bisa lihat sendiri wartawan nanti, aspal-aspal ini kayak gimana," jelas Dasco.
Gorden Tak Diganti Sejak 2015
Sementara, untuk gorden rumah dinas sudah sejak 2015 tidak diganti. Banyak juga rumah dinas yang tidak ada gordennya. Tahun sebelumnya tidak memiliki anggaran sehingga baru diusulkan 2022.
"Nah karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka," ujar Dasco.
Selain itu, pergantian gorden diusulkan Kesekjenan DPR karena keluhan anggota dewan.
"Itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.
Dasco beralasan anggaran besar untuk mengganti gorden karena banyak yang sudah tidak ada. Mengenai masalah spesifikasi, ia mengaku tidak ikut campur.
Jumlah anggota dewan yang menempati rumah dinas pun banyak sehingga perlu diganti.
"Persentase antara yang tidak menempati dan menempati saya rasa lebih banyak yang ditempati karena ini banyak yang dari daerah, kita sudah cek itu," kata Dasco.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggarkan Rp11 miliar untuk pelapisan aspal. Sumber anggaran itu berasal dari APBN tahun 2022.
Berdasarkan informasi dari situs sirup.lkpp.go.id yang dilihat Minggu (27/3), nama paket tersebut adalah Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066.
"Total pagu Rp11.000.000.000," tulis situs itu.
Lokasi pekerjaan aspal di Gedung DPR RI Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav.1, Kota Jakarta Pusat. Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi.
Jadwal Pemilihan tender dimulai pada awal hingga Maret 2022. Informasi pekerjaan konstruksi ini diperbaharui pada 25 Maret 2022.
Selain itu, DPR juga menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan blind. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.
Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang dilihat Minggu (27/3), tender itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.
Lokasi pekerjaan tertulis di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu, juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini.
"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaRekayasa lalu lintas ini untuk mendukung pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAde menyebut akan ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan ke arah Harmoni
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah Komisi di DPR dari 11 menjadi 13.
Baca SelengkapnyaRekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaApdesi menggelar demo untuk menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang Paripurna 6 Februari 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca Selengkapnya