Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Datangi KPK, eks ketua DPC Demokrat minta kongres Surabaya diawasi

Datangi KPK, eks ketua DPC Demokrat minta kongres Surabaya diawasi SBY hadiri Rapimnas IMDI. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD), siang ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan ini untuk meminta kepada KPK awasi transaksi uang di kongres Demokrat yang akan digelar pada 11 Mei sampai 13 Mei di Surabaya.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Dadi Risdaryanto, mengirimkan surat kepada KPK terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat.

"Partai Demokrat ini dalam rangka kita untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan, Partai Demokrat ke depannya lebih bersih," kata Dadi di lobi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Dadi meminta KPK untuk turun tangan langsung di lapangan, guna mengawasi proses penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Semata-mata agar kongres dapat berjalan sesuai koridor yang menjadi acuan Partai Demokrat bersih, santun dan cerdas.

Saat ditanyai wartawan mengenai ke depan apakah akan ada indikasi money politic di kongres itu, Dadi berharap jangan sampai terjadi seperti di Bandung.

"Nggak ada indikasi. Tapi kita berharap, kita antisipasi atau jangan sampai kongres di Bandung itu terulang kembali, kita antisipasi agar ke depan langkahnya lebih mulus lagi. Kasihan Pak SBY, walaupun nanti aklamasi, ya semoga aklamasi yang betul-betul alami," ujarnya.

Dadi juga mempersilakan Politikus Demokrat Gede Pasek dan siapapun pada saat kongres Demokrat nanti mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum, bersaing dengan SBY. Yang terpenting, lanjut dia, memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

"Ya nggak masalah, kalau dia memiliki persyaratan sebagai calon yang memenuhi persyaratan awal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang mau aklamasi ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi juga," ujarnya

"Gede Pasek Suardika kan kader, kalau sesuai dengan tatib (Tata Tertib) ya monggo," tutupnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus Demokrat: Independensi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Hanya Cerita Kosong
Politikus Demokrat: Independensi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Hanya Cerita Kosong

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!

Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar

Baca Selengkapnya
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak

Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan Jenderal Bintang Dua Nilai Pimpinan KPK Alex Marwata Langgar Etik jadi Pidana
Terang-terangan Jenderal Bintang Dua Nilai Pimpinan KPK Alex Marwata Langgar Etik jadi Pidana

Tapi dari pelanggan etik tersebut juga dikatakan Karyoto bisa menjadi masalah pidana juga.

Baca Selengkapnya
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu

Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Etik Alexander Marwata
Dewas KPK Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Etik Alexander Marwata

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata malah harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya