Datangi KPK, eks ketua DPC Demokrat minta kongres Surabaya diawasi
Merdeka.com - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD), siang ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan ini untuk meminta kepada KPK awasi transaksi uang di kongres Demokrat yang akan digelar pada 11 Mei sampai 13 Mei di Surabaya.
Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Dadi Risdaryanto, mengirimkan surat kepada KPK terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat.
"Partai Demokrat ini dalam rangka kita untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan, Partai Demokrat ke depannya lebih bersih," kata Dadi di lobi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Kenapa Surya Paloh berharap tidak ada politisasi kasus Tom Lembong? Paloh berharap isu politisasi yang menjerat Tom Lembong tidak benar. Kalaupun jika benar, maka menurutnya Tom Lembong hanya apes saja.
Dadi meminta KPK untuk turun tangan langsung di lapangan, guna mengawasi proses penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Semata-mata agar kongres dapat berjalan sesuai koridor yang menjadi acuan Partai Demokrat bersih, santun dan cerdas.
Saat ditanyai wartawan mengenai ke depan apakah akan ada indikasi money politic di kongres itu, Dadi berharap jangan sampai terjadi seperti di Bandung.
"Nggak ada indikasi. Tapi kita berharap, kita antisipasi atau jangan sampai kongres di Bandung itu terulang kembali, kita antisipasi agar ke depan langkahnya lebih mulus lagi. Kasihan Pak SBY, walaupun nanti aklamasi, ya semoga aklamasi yang betul-betul alami," ujarnya.
Dadi juga mempersilakan Politikus Demokrat Gede Pasek dan siapapun pada saat kongres Demokrat nanti mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum, bersaing dengan SBY. Yang terpenting, lanjut dia, memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
"Ya nggak masalah, kalau dia memiliki persyaratan sebagai calon yang memenuhi persyaratan awal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang mau aklamasi ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi juga," ujarnya
"Gede Pasek Suardika kan kader, kalau sesuai dengan tatib (Tata Tertib) ya monggo," tutupnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaTapi dari pelanggan etik tersebut juga dikatakan Karyoto bisa menjadi masalah pidana juga.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata malah harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya