Follow
Debat Panas IDI dan DPR soal Terawan, Ini Hasil Kesimpulan Rapatnya
Merdeka.com - Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menghasilkan sejumlah kesimpulan. Komisi IX meminta Terawan Agus Putranto dan IDI menyelesaikan perbedaan pendapat secara kekeluargaan.
Dalam rapat ini sejumlah anggota dewan mencecar IDI karena telah memecat Terawan. Mereka merasa apa yang dilakukan Terawan dengan metode Digital Substraction Angiography (DSA) atau terapi cuci otaknya berguna bagi pasien.
Sementara, IDI menilai metodenya DSA Terawan tidak berdasarkan kaidah ilmiah. Mantan Menteri Kesehatan itu dinilai melanggar etik.
-
Apa bentuk pelanggaran etika oleh dokter Israel? Keterlibatan tenaga medis secara nyata dalam penyiksaan tahanan dilarang oleh Deklarasi Tokyo Asosiasi Kedokteran Dunia.
-
Apa saja yang dilakukan Dokter Terawan? 'Prof Terawan Hanya melayani Tindakan Digital Substraction Angiography (DSA), dan Immunotherapy Nusantara,' kata Okta.
-
Kenapa Dokter Terawan jadi sasaran hoaks? Nama mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto kerap kali menjadi sasaran berita bohong atau hoaks.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
"Komisi IX DPR RI meminta PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama-sama dengan Letjen TNI (Purn) Prof. DR. dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) untuk secepatnya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait penerapan etika kedokteran yang ada secara internal dengan pendekatan kekeluargaan dan bermartabat dalam waktu secepatnya," kata Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin malam (4/4).
Selanjutnya, komisi IX meminta IDI lebih terbuka dengan perbaikan organisasi. Khususnya terkait pengawasan dan akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan dokter.
"Komisi IX DPR RI meminta PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lebih terbuka dengan perbaikan organisasi khususnya terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas/transparansi sesuai dengan kebutuhan dokter dan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia," kata Nihayatul.
"Demikian kesimpulan kita rapat hari ini dengan PB IDI dan beberapa pakar semoga dengan pertemuan ini akan memberikan jalan yang lebih baik untuk IDI dan unruk dunia kedokteran Indonesia," ucapnya.
Diketahui, hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI.
Pemberhentian ini berdasarkan keputusan Muktamar XXXI PB IDI yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22 hingga 25 Maret 2022.
Pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI ini merupakan kali kedua. Pemberhentian sebelumnya terjadi pada 2018 lalu. Hanya saja, waktu itu bersifat sementara.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam pemeriksaan majelis etik, dokter MY membantah telah mencabuli istri pasien.
Baca Selengkapnya
Aulia Risma ditemukan tewas di kamar kosnya pada Agustus lalu.
Baca Selengkapnya
Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca Selengkapnya
IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.
Baca Selengkapnya
Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati
Baca Selengkapnya
"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal disemprot habis karena membuat laporan tidak utuh saat rapat dengan DPR
Baca Selengkapnya
Terawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan periode 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020.
Baca Selengkapnya
IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan
Baca Selengkapnya
Menkes Budi mengatakan, bahwa praktik-praktik perundungan itu sudah terjadi puluhan tahun di Undip dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas.
Baca Selengkapnya
Terjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.
Baca Selengkapnya
Penangguhan gelar doktor terhadap Bahlil, ditangguhkan Universitas Indonesia setelah viral di media sosial.
Baca Selengkapnya