Dede Yusuf minta Jokowi tak banyak bikin kartu, rakyat bingung
Merdeka.com - Pimpinan Komisi IX DPR Dede Yusuf mengkritik kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti soal kesehatan, Dede menilai Jokowi tak perlu membuat kartu baru seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menggantikan BPJS, cukup meng-upgrade tampilan kartu saja.
"Jadi konsepnya adalah apabila KIS ingin mengubah kartu baru, maka cukup saja dia (Jokowi) tempel logo garuda atau nama Kartu Indonesia Sehat di atas kartu BPJS tanpa membuat kartu baru. Karena UU, anggaran, dan sistemnya ini sudah dicakup dalam BPJS," kata Dede Yusuf di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/11).
Menurutnya, BPJS sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jika terlalu banyak kartu maka masyarakat akan kebingungan.
-
Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan? Aktivitas yang merangsang berbagai aspek kecerdasan Anda, seperti memori, penalaran, dan keterampilan eksekutif, dapat membantu Anda mengembangkan potensi intelektual Anda.
-
Bagaimana cara meningkatkan kecepatan internet di Indonesia? Kita tidak hanya bicara teknologi 5G, tapi juga kita bisa multi teknologi gitu ya. Jadi mungkin untuk aksesnya yang seluler bisa 5G, bisa juga kita menggunakan kabel serat optik, fiber to the home. Termasuk memanfaatkan layanan satelit, jadi memang bisa dilakukan dengan multi teknologi.
-
Apa itu Jemuran Pintar? Jemuran berbasis IoT ini secara otomatis menarik jemuran ke dalam saat hujan, sehingga pakaian tetap kering.
-
Mengapa penting untuk meningkatkan kecerdasan? Meskipun meningkatkan tingkat IQ dapat dilakukan melalui latihan intelektual, tetapi penting untuk diingat bahwa kecerdasan adalah spektrum yang kompleks.
-
Mengapa penting untuk meningkatkan kecerdasan warga negara? Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pemanfaatan kecerdasan warga negara dalam memajukan masyarakat.
-
Bagaimana Akses Prima Indonesia meningkatkan kualitas internet? Selain perluasan jaringan, Akses Prima Indonesia juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan internet dengan melakukan rehabilitasi dari kabel udara ke kabel tanah serta memperkuat tim operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam menangani gangguan jaringan.
"BPJS saat ini jumlahnya sudah signifikan, hampir 126 juta pengguna, artinya ini sudah berjalan sangat baik. Jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya, ada Askes, ada Jamkesmas, ada SKTM lalu ada KIS," terang dia.
Masih menurutnya, jika pemerintah tetap memaksa menerapkan KIS, harus menggunakan anggaran BPJS. Jika ingin mengubah anggaran harus meminta persetujuan DPR.
"Jadi semua nanti mendingan kartu BPJS terus ditempelkan menjadi KIS, tidak masalah, tapi jangan mengubah formulasi anggaran maupun kesepakatan. Jika ingin diperbaiki kita perbaiki bersama, harus dengan DPR," pungkas dia. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deddy pun menantang Jokowi untuk mencabut aturan yang membuat rakyat menderita.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang turun gunung mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaDebat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaSaling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai banyak pihak kecewa melihat debat capres kemarin
Baca SelengkapnyaSelain pakai program Kartu Tani Jateng, nantinya para petani cukup menggunakan KTP bila ingin membeli pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya"Pelayanan publik di Jakarta yang disampaikan Pak Anies yaitu 'JAKI' sebelumnya sudah dijalankan oleh Pak Ahok yakni: Qlue, ganti nama saja," kata Ima.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dia menilai, pidato Jokowi terlalu irit.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaPembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan tidak semua data keamanan negara bisa dibuka sembarangan.
Baca Selengkapnya