Dedi Mulyadi Ajak Parpol Koalisi Tak Bebani Presiden saat Pilih Menteri

Merdeka.com - Semua elemen partai pendukung Joko Widodo diminta menahan diri dan menyarankan komposisi menteri yang akan mengisi kabinet. Jangan sampai memberikan pembatasan mengenai latar belakang yang dianggap pantas menjadi menteri.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedi Mulyadi mengingatkan, tak elok jika proses penentuan menteri diganggu. Sebab, itu merupakan otoritas penuh presiden.

Dedi berharap presiden yang tanpa beban ini melahirkan postur kabinet yang sesuai harapan publik tanpa terlalu terbebani oleh kepentingan jangka pendek.

"Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok manapun," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/7).

Dia khawatir jika ada intervensi dari partai, maka akan ada semacam dualisme kepatuhan yang bisa mengganggu kinerja. Sebab, menteri yang dipasang tidak sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama yang diharapkan presiden.

"Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Kebebasan presiden menentukan menteri pun tidak terbatas. Tak hanya yang berlatar belakang partai politik pendukung saja. Joko Widodo bebas mengambil nama di luar dari partai pengusung dengan pertimbangan logis dan sesuai kemampuan.

"Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik," katanya.

Menurut Dedi, di kalangan partai politik sesungguhnya banyak orang-orang profesional. Sebaliknya, di kalangan profesional belum tentu juga dia punya kemampuan dan sesuai harapan.

"Intinya, profesionalisme tidak diukur oleh partai politik atau bukan partai politik," terangnya.

Dedi mengakui, koalisi partai sudah terbiasa mengajukan calon menteri. Tradisi itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi tetap otoritasnya berada di Presiden dan itu hak prerogatifnya. Diterima atau ditolak ajuan itu adalah kewenangan presiden.

"Misalnya, ketika partai mengajukan nama-nama, tapi ternyata presiden mengajukan nama lain karena dianggap layak dan mumpuni, ya no problem," katanya.

Menurut Dedi, pada periode kedua ini presiden sudah tidak punya beban apa pun dan memprediksi pemerintahan akan berjalan efektif. Sebab, presiden bisa mengambil keputusan bebas tanpa takut menyinggung partai A, partai B dan lainnya.

"Kan, pada periode pertama masih mempertimbangkan orang, takut tersinggung dan lainnya, karena butuh nyalon periode kedua," katanya.