Dedi Mulyadi ingin DPD Golkar punya wewenang tentukan calon Pilkada

Merdeka.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak hanya mengganti ketua umum, namun juga mencetuskan sistem otonomisasi kepartaian. Sehingga DPD diberi ruang untuk memilih calon saat pemilihan di daerahnya sendiri.

"Munaslub ini harus mempelopori otonomisasi kepartaian ada pendelegasian DPP kepada daerah-daerah untuk menentukan calon anggota legislatifnya, calon bupati kotanya sendiri. Yang dilakukan DPP membuat panduan siapa saja yang memenuhi syarat calon bupati calon wali kota," ujar dia di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Ketika disinggung apakah itu menyangkut soal keputusan Golkar meminang Ridwan Kamil di Jawa Barat, Dedi menampik hal tersebut. Ia mengaku hanya menaruh perubahan kepada Airlangga.

"Itu harapan saya untuk Pak Airlangga, di mana delegasi kewenangan DPP untuk membuat misalnya lembaga survei tidak usah lagi untuk menentukan penerapan misalnya konflik ada perebutan baru DPP turun," ucap dia.

Dedi sendiri enggan berkomentar soal Pilkada Jawa Barat. Ia legowo tak mendapat rekomendasi pencalonan calon gubernur. Fokusnya saat ini hanya penyelenggaraan Munaslub.

"Saya tidak lagi memikirkan Pilkada Jabar tapi memikirkan Munaslub karena ini sangat diharapkan bangsa Indonesia," terangnya.

Terkait surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti, Dedi menyarankan harusnya setelah Munaslub, ketua DPR ditunjuk.

Dia melihat momentum Munaslub ini sangat tepat sebagai pembenahan partai. Ia juga menginginkan ketua DPR tidak dipilih secara sepihak. Melainkan melalui uji kelayakan dan kepatutan di internal partai.

"Sebaiknya ketua DPR itu ditentukan nanti setelah Munaslub dan kemudian pada waktu penentuan ketua DPR nanti Golkar bisa menggunakan momentum ini untuk melakukan pembenahan diri," ujar.

"Misalnya begini ketua DPR diusung banyak nama, kemudian dia membuat fit and proper test di internal partai," sambungnya.

Ketua DPR, menurut Dedi harus menjadi perwakilan rakyat bukan partai. Maka setelah lewat uji kelayakan, calon ketua DPR itu harus dinilai publik melalui debat terbuka misalnya.

"Membuat debat terbuka di tengah masyarakat pada seluruh live di televisi Indonesia karena apa, ketua DPR bukan hanya representasi partai tapi merepresentasikan publik karena dia mewakili rakyat indonesia sehingga integritasnya diuji ke masyrakat," imbuh dia. (mdk/cob)