Dedi Mulyadi: Jadi gubernur itu gampang, jadi RT yang susah

Merdeka.com - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mantap bertarung ke pemilihan gubernur Jawa Barat. Dia mengaku pengalamannya memimpin Purwakarta menjadi bekal dalam memerintah Bumi Pasundan kelak. Menurutnya, menjalankan tugas sebagai gubernur itu tak sulit.

"Jadi gubernur itu gampang, jadi RT itu yang susah," ungkap Dedi saat bertandang ke kantor redaksi merdeka.com, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).

Politikus Partai Golkar ini menerangkan, seorang gubernur memiliki tim kerja yang siap membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ada sekretaris daerah, tenaga ahli bidang perencanaan, kepala dinas dan sebagainya.

Menurutnya, apapun yang ingin dilakukan seorang gubernur bisa terealisasi. Apalagi bicara anggaran. Semua telah disediakan. Sehingga tugas kepala daerah hanya mengatur kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati bersama.

Sementara menjadi ketua RT, ungkap Dedi, semua harus dilakukan sendiri. Mulai dari menangani warga yang meninggal, sakit, kelaparan, kebakaran, melahirkan, hingga bila terjadi tindak pidana di wilayahnya. Ketua RT semua yang turun tangan. Padahal ketua RT tak memiliki anggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

"Jadi RT lebih sulit hidupnya daripada gubernur," ucap Dedi.

Apalagi, sambung Dedi, di Jawa Barat ada ketua RT yang mendapatkan gaji Rp 700 ribu dalam satu tahun dan dibayarkan saat mendekati hari raya. Meski begitu ada saja orang yang bersedia menjadi ketua RT.

Mantan anggota DPRD Purwakarta ini mengaku di wilayahnya, ketua RT telah digaji Rp 1 juta setiap bulan. Dia berencana bila terpilih jadi gubernur akan menaikkan gaji ketua RT hingga Rp 2 juta setiap bulannya.

Tak hanya itu, Dedi pun telah memiliki perencanaan yang matang bila terpilih sebagai gubernur. Sebab dia 'gregetan' melihat sistem pemerintahan gubernur pada umumnya yang cenderung bersikap laiknya bupati atau wali kota. Menurutnya, seorang gubernur hanya memiliki kewenangan administratif.

"Gubernur tidak punya wilayah, hanya punya kewenangan administratif, yaitu evaluasi anggaran," kata dia.

Anggaran yang diusulkan DPRD Kabupaten/Kota bisa dikoreksi oleh gubernur. Ini yang menjadi kesempatan untuk dievaluasi dengan bantuan dari staf khusus.

Lebih lanjut, dia menjelaskan gubernur memiliki data otentik tentang suatu daerah. Data tersebut bisa memperlihatkan kondisi nyata dari suatu wilayah. Sehingga gubernur bisa menentukan mana yang menjadi prioritas pembangunan saat melakukan evaluasi perencanaan awal. Di sini, gubernur harus bisa mengkritisi belanja daerah yang diajukan oleh DPRD.

Caranya, gubernur dengan kewenangannya meminta tiap kepala daerah, DPRD dan perangkat daerah mempresentasikan rencana pembangunan daerah. Misalnya, suatu daerah memiliki anggaran Rp 3 triliun. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan belanja pegawai terlebih dulu.

Setelah itu, lanjutnya, sisa dana dibagi dengan pos-pos sesuai kebutuhan secara adil. Kekurangan di tiap pos menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menutupi. Sehingga semua program pemerintah bersinergi. Sebab selama ini baik pemerintah pusat, daerah hingga kabupaten dan kota memiliki program dan sasaran yang sama, namun berjalan sendiri-sendiri.

"Kalau Rp 1 triliun saja diintensifkan kepada wilayah, enggak akan ada jalan bolong, tidak dialiri listrik. Itu cukup," papar Dedi.