Dedi Mulyadi Sindir Prabowo: Kalau Tolak Hasil Pilpres, Konsekuensinya Tolak Pileg
Merdeka.com - Kubu Jokowi heran dengan Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pilpres. Ketua BPD Jokowi-Maruf Amin Jabar, Dedi Mulyadi menilai jika Prabowo menolak hasil pilpres seharusnya juga menolak hasil pileg.
Sebab, kata dia, pertanggungjawaban KPU meliputi semua kontestasi dalam Pemilu serentak. Dengan kata lain, ketika hasil pemilu itu dianggap curang, maka pemahaman itu mestinya berlaku paralel bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Tidak bisa hanya menolak hasil pilpres saja. Kalau menolak, ya konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah. kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden, sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia? Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
Dia menduga, sikap tak konsisten itu karena perolehan suara caleg dari kubu koalisi pendukung Prabowo mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan pemilu lima tahun sebelumnya. Maka dari itu, hasil Pileg tidak dipermasalahkan oleh kubu Prabowo.
Dedi menyebut, dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma'ruf menang, maka suara PDI-P menang.
Lalu di daerah di mana Prabowo-Sandi menang, maka yang menikmati efek elektoralnya, yakni Gerindra, PKS dan juga PAN. Setidaknya, PAN bisa lolos melampau ambang batas dalam Pemilu 2019.
"Pak Prabowo memang dalam hitungan sampai hari ini tidak berhasil, tapi partainya mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya di Jawa Barat, Gerindra menikmati kemenangan dari efek Prabowo," ucapnya.
Dedi menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan di tengah isu kecurangan suara Pilpres yang dihembuskan.
"Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," imbuhnya.
"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaUtut mengatakan, tiap siklus Pemilu pasti bakal ada yang kalah.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaBawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU
Baca SelengkapnyaPrabowo juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukungnya memenangkan kontestasi pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa kalah dan menang merupakan hal wajar dalam setiap pemilihan.
Baca SelengkapnyaNamun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menjawab soal isu Pemilu 2024 hanya diikuti dua poros.
Baca Selengkapnya