Dedi Mulyadi Usul DPR Bentuk Pansus Minyak Goreng

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan minimarket untuk mencari informasi terkait minyak goreng.

Di pasar tradisional misalnya, Dedi menemukan minyak goreng berbagai jenis langka. Karena harga mahal. Sementara di minimarket minyak selalu habis diserbu masyarakat.

Dedi berharap, masalah minyak cepat selesai. Sehingga tak ada lagi korban meninggal dunia saat antre minyak goreng dan harga kembali normal menjelang Bulan Ramadan.

Politikus Golkar ini bahkan mengusulkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng di DPR RI. Hal ini demi mengungkap kelangkaan minyak goreng dan permainan dugaan mafia di dalamnya.

“Saya tidak setuju kalau Mendag dipanggil lagi. Saya lebih setuju dibuat Pansus Minyak Goreng dan meminta Mendag mempertanggung jawabkannya. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani pada menteri perdagangan. Tidak boleh DPR diatur-atur menteri,” tegas Dedi dalam siaran persnya, Jumat (18/3).

Menteri Perdagangan M Luthfi sempat mangkir dua kali dalam panggilan DPR membahas pangan termasuk minyak goreng. Meski pada akhirnya, Mendag hadir di Komisi VI DPR pada Kamis (17/3) kemarin.

Hingga kini, Mendag belum memenuhi panggilan Komisi IV dan VII DPR RI.

Dedi sempat kecewa dengan sikap Mendag tersebut. Bahkan menurut dia, Mendag lebih pilih bicara di media ketimbang menjelaskan ke DPR soal kelangkaan minyak goreng.

Mendag Minta Maaf

Mendag Lutfi telah meminta maaf kepada Komisi VI DPR RI, karena sudah dua kali tidak memenuhi undangan Rapat Kerja.

"Izinkan kami menghaturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi IV, VI dan VII DPR RI. Karena kami belum dapat memenuhi undangan pada rapat gabungan dengan komisi IV, VI, dan VII pada 17 Februari 2022," kata Mendag Lutfi saat Raker dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3).

Mendag menjelaskan, ketidakhadirannya pada 17 Februari dikarenakan pada waktu bersamaan dan telah ada jadwal untuk kunjungan ke Makassar dan Surabaya.

"Kunjungan ke Makassar dan Surabaya pada saat itu untuk mengecek, karena saat itu baru dimulainya regulasi DMO, dan DPO memastikan minyak goreng dapat tersalurkan," ucapnya.

Sementara, di Surabaya saat itu dinas untuk mengumpulkan seluruh dinas perdagangan seluruh Indonesia untuk membahas kesiapan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri.

Adapun ketidakhadirannya pada 15 Maret 2022, Mendag mengatakan tidak dapat hadir dikarenakan pada saat bersamaan pihaknya mendapatkan undangan dari Presiden untuk rapat koordinasi terbatas dengan Menko Perekonomian.

Lalu dengan Menteri sekretaris negara, Menteri sekretaris kabinet, Menteri keuangan, Menteri BUMN, kepala Polisi dan juga menteri perindustrian.

"Maka dari hati saya yang paling dalam saya memohon maaf, tidak ada niatan untuk mengecilkan apalagi merendahkan DPRI RI yang terhormat ini," ungkapnya.

Tetapi karena keadaan yang mendesak dan genting Mendag terpaksa tidak menghadiri undangan Komisi VI DPR RI.

"Sekali lagi mohon maaf atas kehadiran kami pada dua acara undangan tersebut. Kami tidak pernah mengelak dikecualikan karena masalah penjadwalan yang menjadi halangan untuk hadir saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya," pungkas Mendag.