Dedi Mulyadi Yakin Kedatangan Jokowi-Ma'ruf Mampu Dongkrak Elektabilitas di Karawang
Merdeka.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan kemenangan di Kabupaten Karawang untuk pasangan nomor urut 01 tersebut. Dedi meyakini Kedatangan pasangan tersebut di Kabupaten Karawang mampu meningkatkan elektabilitas dan suara di daerah lumbung padi itu.
"Target kita menang di Kabupaten Karawang dan Jawa Barat. Kedatangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf ke Karawang akan memberikan spirit yang semakin kuat untuk peningkatan kualitas suara pada tanggal 17 April 2019 mendatang," ujar Dedi, saat di temui di sela-sela Kampanye terbuka pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Stadion Singaperbangsa, selasa (9/4).
Dedi melanjutkan, pihaknya akan terus mendorong pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Kapan UU ITE baru mulai diterapkan? Sebagaimana diketahui, Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disepakati Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang. Ini artinya, perubahan kedua UU ITE akan segera diterapkan.
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Mengapa Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakinkan tentang revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana UU ITE baru lindungi anak dari konten dewasa? 'Hak anak juga harus dilindungi jangan sampai terekspos melebihi usianya. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka. Jadi, ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platformnya,' jelasnya.
"Kita akan terus berupaya mendorong orang datang ke TPS untuk memilih nomor 01, kemampuan Pak Jokowi memimpin negara sudah tidak perlu di pertanyakan lagi. Beliau berhasil memimpin mulai dari Wali Kota, Gubernur dan Presiden, dan ini harus dilanjutkan," tuturnya.
Selain itu. Dedi mengatakan, banyaknya berita hoaks (bohong) yang beredar saat ini, masyarakat sudah bisa membedakannya.
"Kalau awalnya mungkin orang belum bisa membedakannya. Tapi saat ini karena terus dilakukan orang sudah paham mana berita hoaks dan berita benar," tandasnya.
Dalam hal ini, pemerintah telah benar menerapkan UU ITE untuk menjerat pelaku penyebar berita bohong dan dihukum sesuai UU ITE agar memberikan efek jera kepada pelakunya.
"Negara telah menerapkan UU ITE bagi pelaku penyebar bohong, merupakan hal yang mendasar," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaRelawan Pro Jokowi (Projo) DIY resmi mencabut laporannya terkait dugaan penghinaan yang dilakukan oleh budayawan Butet Kartaredjasa.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat serangan isu SARA. Dedi tidak terlalu memikirkannya karena yakin menang.
Baca SelengkapnyaPenyerahan tersangka dan barang bukti akan dilakukan pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 di kantor Kejari Batubara, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca SelengkapnyaTKN mengimbau jangan ada yang menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya