Demi Golkar ikut Pilkada, Ical dan Agung Laksono islah setengah hati

Merdeka.com - Wakil Presiden yang juga tokoh senior Golkar Jusuf Kalla (JK) turun gunung tengahi kisruh yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin itu. JK bahkan telah melakukan pertemuan dengan dua kubu yang berseteru antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.

Kedua kubu punya niatan yang sama yakni rekonsiliasi dalam rangka menghadapi pilkada yang prosesnya dimulai sejak akhir Juli. Namun, islah ini rupanya tidak benar-benar bikin Golkar bersatu.

Kedua kubu sama-sama keras menyatakan paling berhak atas kepengurusan Golkar. Baik Ical maupun Agung Laksono tegas bahwa proses hukum yang sedang berjalan di PTUN dan pengadilan negeri Jakarta tetap berlanjut.

Ical dan Agung sama-sama setengah hati ingin islah. Hal ini dilakukan hanya agar Golkar bisa ikut pilkada. Karena jika tidak islah, KPU tak bisa mengikut sertakan parpol yang bersengketa sesuai aturan PKPU.

Berikut cerita islah setengah hati Golkar selengkapnya dihimpun merdeka.com, Senin (25/5):

Agung hanya ingin islah terbatas dengan Ical

Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengatakan, islah yang dibicarakan hanya terkait dengan pilkada saja, agar Golkar bisa ikut. Untuk kepengurusan menurut dia tidak ada kata islah, pihaknya tetap mengambil jalur hukum di pengadilan yang saat ini masih dalam proses."Islah terbatas saja, dalam rangka memastikan Partai Golkar bisa ikut Pemilukada 9 Desember 2015 ini. Kita sedang mengupayakan bagaimana memastikan Partai Golkar, dengan kader-kader-nya yang mau jadi calon gubernur, calon bupati, maupun walikota. Itu saja. Adapun mengenai kepengurusan itu tetap jalur hukum," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5).Agung menegaskan, meski sedang ada upaya rekonsiliasi, jalur hukum tetap berjalan. Bahkan menurut dia, kalau perlu sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan siapa yang paling berhak pimpin Golkar sesuai dengan putusan inkracht pengadilan."Jadi naik banding itu tetap berjalan, kalau perlu kasasi, jadi tidak benar kalau hal itu mengubah rencana seperti semula karena akta banding sudah ada, tinggal Senin ini kita ajukan. Kemudian juga Menkum HAM, hal yang sama. Sikap kita tetap, DPP hasil Munas Ancol tetap mengajukan banding," tegas dia.Seperti diketahui, JK turun langsung untuk menengahi kisruh Partai Golkar. JK bahkan sudah bertemu dengan kedua kubu yakni Ical dan Agung Laksono untuk bicarakan rekonsiliasi ini.

Agung klaim berhak tanda tangan di KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh tanda tangan ketua umum untuk partai politik yang menunjuk calon kepala daerah dalam pilkada. Dalam hal ini, Ketua Umum Golkar munas Ancol, Agung Laksono mengaku yang paling berhak kasih tanda tangan ke KPU untuk pilkada.Meskipun kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sedang mengupayakan islah terbatas khusus untuk menghadapi pilkada ini. Namun soal administrasi, Agung Laksono menyatakan, kubu Munas Ancol berhak karena sudah disahkan oleh Kemenkum HAM."Tentu saja yang disahkan oleh KPU," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (24/5)."Jadi Pak Agung yang akan tanda tangan?" tanya wartawan."Ya tentu saja, karena kami memegang SK Menkum HAM," jawab Agung lagi.Sementara soal siapa yang berhak memilih calon kepada daerah untuk diusung di pilkada, Agung menyatakan hal itu menggunakan metode survei. Menurut dia, tidak ada perwakilan kubu atau berdasarkan kedekatan dalam memilih calon kepala daerah nantinya."Tapi lebih kepada hasil survei," ujar dia.Seperti diketahui, Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada karena dualisme kepengurusan ini. Untuk menengahi kasus ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar turun gunung menjadi mediator dengan mengupayakan islah.

Calon kepala daerah dipilih survei

Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak pada Desember 2015, Golkar tidak mengenal adanya dualisme kepemimpinan. Diketahui, sampai saat ini partai berlambang pohon beringin ini masih terlibat perseteruan antara kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang masing-masing mengklaim sebagai pihak yang sah dalam kepengurusan."Kan satu nanti, tidak mengenal kubu AL atau ARB, tapi kubu Golkar," kata Agung saat menghadiri Musyawarah Daerah (MUSDA) se- Jakarta, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5).Agung menjelaskan, ada pun persyaratan kader partai yang maju dalam pemilu kepala daerah, pihaknya tidak mengedepankan faktor kedekatan atau pun kekerabatan. Namun dengan cara melibatkan pihak ketiga, yakni survei."Tapi lebih kepada hasil survei," ujarnya.Seperti diketahui, Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada karena dualisme kepengurusan ini. Untuk menengahi kasus ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar turun gunung mengupayakan islah.

Kubu Ical tetap serang Agung Laksono cs

Bendum Golkar kubu Ical menjelaskan bahwa pertemuan antara Ical dan JK berjalan baik. Dia berharap, turun gunungnya JK bisa membuat Golkar semakin baik.Karena itu, Bambang minta kubu Agung cs mengalah demi kepentingan partai. Apalagi munas yang dilakukan di Ancol disebut sebagai munas abal-abal."Saya optimis kalau kubu Ancol tdk memaksakan kehendak dan menyadari kekeliruannya selama ini hanya diajadikan kuda troya utk menghancurkan golkar dari dalam oleh pihak ketiga yang ingin menang besar dalam pilkada serentak, maka Golkar akan kembali bersatu," kata Bambang."Namun kalau tetap tidak punya malu karena telah merekayasa munas dan tidak sadar dimanfaatkan pihak ketiga dengan iming-iming kekuasaan ya, sulit untuk bersatu," tambah dia.Saat ini pihaknya hanya sedang menunggu Agung cs sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sebab, lanjut dia, SK Menkumm HAM sudah dibatalkan oleh pengadilan dan tidak diakui oleh KPU."Sekali lagi kami tegaskan, bahwa kita sih saat ini santai-santai saja. Dia mau akui atau tidak hasil PTUN, itu urusan dia. Kita tetap maju terus dan revisi UU Pilkada sudah berjalan di DPR. Kita tunggu saja. Saya yakin, kebohongan dan rekayasa yang mereka bangun dalam munas jadi-jadian di Ancol tidak bisa mengalahkan kebenaran," tegas dia."Kita lihat saja nanti, siapa yang bakal mendapat salam gigit jari. Munas Ancol yang abal-abal itu atau munas Bali yang sah secara UU dan ketentuan partai," pungkasnya.