Demi PNSB, PDIP bakal usul amandemen terbatas UUD 1945?

Merdeka.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JI Expo, Kemayoran salah satunya membahas rencana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah menjelaskan partainya ingin pematangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang akan menjadi GBHN.

"Kita ingin mengubah sistem ketatanegaraan. Ini momentum strategis," kata Basarah disela-sela Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Basarah menjelaskan dalam Rakernas pembahasan ihwal pematangan PNSB itu menjadi salah satu hal terpenting di Rakernas yang diselenggarakan selama tiga hari itu. Besok, di hari terakhir Rakernas, partainya akan memutuskan apakah akan merekomendasikan hal itu.

Apabila, telah disetujui, nantinya PDIP bakal merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk memberi MPR kewenangan untuk menyusun dan menetapkan garis haluan negara yang diwujudkan lewat PNSB.

"Jika akhirnya itu jadi keputusan Rakernas, maka posisi politik PDI Perjuangan akan merekomendasikan perubahan UUD terbatas menyangkut MPR agar diberikan kewenangan sebagai pembentuk garis haluan negara. Maka kita harapkan fraksi lain menyetujui perubahan UUD terbatas itu. Selanjutnya koordinasi dan sosialisasi dengan kelompok strategis," paparnya.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan ada perbedaan antara PNSB dan GBHN. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup haluan. PNSB ini merupakan penjabaran lanjut dari GBHN.

"Sebenarnya, PNSB ini adalah penjabaran lanjutan dari GBHN yang bersumber dari manifesto Presiden dalam TAP MPRS 1/1960. Itu dokumen pertama ketika ingin menerapkan Pasal 3 tentang GBHN," katanya.