Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demi Wibawa NKRI, Tokoh Adat Minta Bupati Sabu Raijua Terpilih Tidak Dilantik

Demi Wibawa NKRI, Tokoh Adat Minta Bupati Sabu Raijua Terpilih Tidak Dilantik Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore (Kiri). Istimewa

Merdeka.com - Wacana pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore, dikecam berbagai pihak. Sebab, Orient diduga berkewarganegaraan Amerika.

Salah satunya datang dari tokoh adat Termanu Rote Ndao, Vicoas Amalo. Dia meminta pemerintah agar tidak gegabah mengambil keputusan, untuk melantik Orient Riwu Kore yang saat ini status kewarganegaraannya tengah menjadi polemik.

Dia meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tegas menyikapi persoalan status kewarganegaraan Orient. Karena regulasi yang mengatur soal kewarganegaraan dibuat oleh negara.

"Kalau bupatinya dipimpin orang Amerika, itu sudah keterlaluan. Kita tidak lihat orangnya, tapi kewarganegaraannya. Ini menyangkut wibawa NKRI, bukan soal Sabu Raijua saja," Tegasnya.Menurut Vico, dirinya bersama tokoh adat Sabu Raijua lainnya telah berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk Mabes Polri.

"Persoalan ini memang menjadi kewenangan instansi terkait. Tapi ingat, regulasi di Republik ini tidak mengatur WNA bisa jadi bupati di Indonesia. Masa WNA yang mau atur Indonesia? Ini jadi preseden buruk dan wibawa Indonesia menjadi taruhan jika Orient sampai dilantik," Katanya.

Sementara kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Nikodemus dan Yohanis mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat keseriusan Kemenkumham terkait status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.

"Mungkin ini yang menyebabkan Kemendagri masih timbang-timbang berbagai opsi, akan tetapi Kemenkumham harus berani menerbitkan kehilangan status WNI bagi Orient, karena telah menerima kewaganegaraan lain, maka saya rasa pihak yang memiliki wewenang harus segera menyatakan bahwa pasangan calon 02 atas nama Orient dan wakilnya gugur dan batal demi hukum,” ujar Adhitya Nasution, selaku kuasa hukum kepada wartawan, Senin (22/2).

Menurut dia, pengakuan Orient di beberapa media bahwa ia sudah memroses pencabutan warga negara Amerika, menjadi bukti Orient punya dua kewarganegaraan. Dengan pengakuan itu, lanjut dia pemerintah seharusnya segera mencabut status kewarganegaraan Indonesia milik Orient di Kemenkum HAM.

“Saya juga heran kenapa sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah terkait dengan status WNA Orient Riwu Kore. Jangan sampai nanti justru pemerintah menunggu kebijakan Amerika untuk mencoret kewarganegaraan Orient sehingga bisa dilantik sebagai bupati? Padahal saat ini saya yakin, masyarakat Sabu Raijua maupun seluruh Nusa Tenggara Timur tidak berkenan adanya pemimpin WNA,” tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri

Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang

Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).

Baca Selengkapnya
Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua

MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.

Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme

Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ

Baca Selengkapnya
Said Didu Demo RUU Pilkada Depan MK: Tahun '98 Konstitusi Dikuasai Lembaga Resmi, Sekarang Dikuasai Keluarga
Said Didu Demo RUU Pilkada Depan MK: Tahun '98 Konstitusi Dikuasai Lembaga Resmi, Sekarang Dikuasai Keluarga

Said menegaskan, masyarakat harus bergerak turun ke jalan dan jangan kembali sebelum kedaulatan rakyat berhasil diambil kembali.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Baca Selengkapnya
Hasto 'Black List' Bobby Ikut Pilkada dari PDIP, Ini Respons Gibran
Hasto 'Black List' Bobby Ikut Pilkada dari PDIP, Ini Respons Gibran

Wali Kota Solo yang juga Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapannya.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat
Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat

Pilkada Sumut 2024: PDIP Tak akan Terima Berkas Pendaftaran Bobby Nasution Karena Sudah Dipecat

Baca Selengkapnya