Demokrasi di Indonesia Lemah jika Partai Oposisi semakin Berkurang
Merdeka.com - Pengamat politik SMC Saiful Muzani menyatakan iklim demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Dia menilai kekuatan oposisi untuk checks and balances sebagai kontrol pemerintah saat ini hanya dilakukan dua partai yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini setelah adanya kisruh KLB Demokrat, kekuatan oposisi makin menipis.
"Sekarang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi ketua Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8 persen saja," katanya dalam keterangan, Sabtu (13/3/2021).
Dengan adanya potensi Demokrat bergabung ke pemerintah, maka hal itu berarti ancaman demokrasi bangsa Indonesia. "Bila tinggal delapan persen oposisi, maka checks and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita. Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah," ujarnya.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Apalagi, PKS yang memiliki politik Islam, lanjutnya, akan membuat seolah pemerintah versus wakil umat Islam.
"PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti. Ini punya konsekuensi lain jumlah yang tak puas dengan kinerja pemerintah memang bukan mayoritas tapi cukup besar, sekitar 30 persen. Ini lahan cukup luas untuk membesarkan PKS," terangnya.
"Karakteristik PKS selama ini adalah berpolitik dengan narasi Islam. Dengan posisi PKS sebagai oposisi tunggal, maka seolah-olah PKS-lah yang menjadi wakil umat Islam berhadapan dengan pemerintah. Narasi ini bertemu dengan fakta bahwa umat Islam memang terbelah secara politik," tambahnya.
Mujani mencontohkan kasus Pilpres 2019 di mana umat Islam terbelah dua. "Di dua Pilpres terakhir, umat Islam terbelah dua. Yang membuat Jokowi menang di dua Pilpres itu adalah pemilih nonmuslim. Dengan PKS sebagai oposisi tunggal, polarisasi politik karena identitas kemungkinan akan semakin dalam. Demokrasi dan stabilitas politik kita dalam ujian berat," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.
Baca SelengkapnyaSebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaLuluk menilai jika hal yang disampaikan Anies merupakan pengetahuan umum sebaiknya diabaikan saja.
Baca SelengkapnyaPartai oposisi dibutuhkan untuk check and balances
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaHasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah berharap Pilkada kandidat melawan kotak kosong ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Baca SelengkapnyaIrma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya