Demokrasi kebablasan yang malah sudutkan Jokowi

Merdeka.com - Akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat. Salah satunya, soal demokrasi Indonesia yang dinilai sudah kebablasan oleh sebagian orang. Jokowi pun mengamini hal tersebut.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," kata Jokowi saat pidato di pengukuhan pengurus Partai Hanura, Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi.

Namun rupanya, curhatan Jokowi tersebut malah menjadi kritik buat pemerintah. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Jokowi salah kaprah tentang demokrasi.

"Makanya saya katakan pidato presiden itu keliru, yang membuat pidatonya itu perlu memahami dalam konsep-konsep dasar dari demokrasi. Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Mantan aktivis KAMMI ini menjelaskan, demokrasi memiliki dua sudut pandang, yakni dari segi kebebasan atau hukum. Bagi Fahri, pernyataan Jokowi itu lebih berkaitan dengan aspek hukum dengan melihat realitas penegakan hukum sekarang di Indonesia. Fahri melihat, realita hukum dan aturan sudah berlebihan.

"Karena yang bisa kebablasan itu adalah sisi dari mata uang demokrasi itu, yaitu kebebasan atau hukum. Nah yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan, jadi muncul istilah ini kebebasan sudah kebablasan. itu boleh," terangnya.

"Atau sisi lain daripada demokrasi itu adalah hukum atau regulasi. Sehingga ada orang mengatakan ini over regulated, negara yang over regulated itu biasanya kebebasannya terkunci dan negaranya jadi tidak kreatif," sambung Fahri.

Fahri menyarankan, Jokowi tidak mengeluh tapi mengevaluasi diri. Sejauh ini, lanjutnya, masyarakat belum merasakan penegakan hukum yang adil dan profesional. Contoh terbaru, yaitu upaya kriminalisasi terhadap ulama-ulama. Padahal para ulama hanya menyampaikan aspirasi soal tegaknya keadilan.

"Saya kira Pak Jokowi kritiklah diri sendiri, sebagai eksekutif dan sebagai penyelenggara negara bahwa sayang ya, rakyat belum merasakan tegakan hukum yang adil. Kan kita lihat hukum ini main-main, begitu menyangkut orang-orang tertentu enggak jadi, begitu menyangkut orang tertentu cepat. Termasuk kriminalisasi ulama," tambah Fahri.

Fahri menambahkan, pemerintah memiliki tugas untuk mengawal penegakan hukum yang adil bagi warga negaranya. Untuk itu, demokrasi tidak bisa disalahkan, karena kebablasan yang dimaksud adalah perihal penegakan hukum.

"Tugas negara itu dengan uang dan fasilitas yang diberikan ke pejabatnya itu menjaga hukum agar adil bagi semua orang. Karena jika semua orang merasakan keadilan hukum, maka semua orang akan bertanggung jawab saya kira itu," ujarnya.