Demokrasi kuat, Fahri Hamzah jamin tidak ada makar di aksi 2-12
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini tindakan makar tidak akan terjadi pada saat demonstrasi 25 November atau 2 Desember mendatang. Fahri menilai tatanan demokrasi di Indonesia sudah kuat sehingga aksi untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sulit dilakukan.
"Saya sudah bilang enggak ada itu menjatuhkan pemerintah. Enggak bisa, enggak bisa. Demokrasi kita sudah kuat prosedurnya enggak mungkin lah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Fahri kembali menegaskan siap pasang badan untuk melawan pihak yang secara ilegal ingin melakukan akar kepada Jokowi.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Raffi Ahmad tidak ikut demo? Raffi menjelaskan bahwa ia tidak ikut demo karena harus ke Bandung, mendukung adiknya yang mencalonkan diri di sana, kebetulan juga ada Gibran Rakabuming.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
"Saya lawan orang yang mau jatuhkan Jokowi secara ilegal, saya lawan. Kita tak boleh mempertaruhkan demokrasi kita secara ilegal, hancur kita. Terlalu banyak contohnya," tegasnya.
Kelompok yang disebutkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ingin melakukan makar harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan atau pelanggaran berat yang dilakukan Jokowi.
"Makanya saya bilang ada jalur formil. Jalur legal. Kan lambat harus bisa buktikan dulu ada tindakan presiden yang melanggar. Jadi, saya presiden perlu bangun ketenangan," jelas dia.
Ancaman ini, kata Fahri, harus menjadi bahan introspeksi bagi Jokowi. Menurutnya, salah satu yang menjadi pemicu wacana makar adalah dugaan perlindungan hukum Jokowi terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) atas kasus penistaan agama.
"Problemnya, presiden harus introspeksi. Dari mana itu indikasi bahwa presiden melindungi Basuki? Itu harus diintrospeksi. Seolah-olah presiden mau mengorbankan segala-galanya buat Basuki. Padahal kan enggak juga. Harusnya kan enggak," tuturnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaStabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.
Baca SelengkapnyaGanjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya"Indonesia ini pemilu sudah setiap 5 tahun. Jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa. Namun pemerintah jalan terus," kata Airlangga
Baca SelengkapnyaPartai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaMahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyinggung drama korea atau drakor yang berkaitan dengan demokrasi.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengingatkan periodesasi pemerintah sudah diatur dan berjalan setiap lima tahun.
Baca SelengkapnyaPAN mempertanyakan tolak ukur JK membandingkan kepemimpinan Jokowi dan Soeharto.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya