Demokrat akan Bahas e-KTP Tercecer ke DPR
Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan, kasus tercecernya e-KTP sangatlah serius. Sebab, dia menilai permasalahan tercecernya e-KTP ini bukan hanya sekali maupun dua kali terjadi kembali. Namun, sudah berkali-kali.
"Gini, kami masih mendiskusikan terus. Tapi bahwa persoalan KTP elektronik yang tercecer ini serius. Karena kemarin saya di daerah juga ditanyain oleh masyarakat, publik bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kecuali baru sekali, enggak sengaja, oke lah. Ini tercecer lagi, tercecer lagi di saat kampanye sedang berlangsung selama tujuh bulan dan sudah setengah," kata Hinca saat ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Menurut Hinca, e-KTP adalah modal utama dalam segala pemilihan. Termasuk pemilihan presiden 2019 mendatang. "Padahal KTP itu adalah sumber utama untuk menentukan berapa suara yang harus diperebutkan oleh peserta pemilu," tegasnya.
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Kenapa Tina Toon terpilih lagi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta? Terpilihnya kembali Tina Toon dikaitkan dengan kinerja baiknya selama periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.
-
Apa yang harus dilakukan jika KTP dipakai pinjol? Setelah buat laporan polisi, nanti dari surat laporan itu kalian buat laporan tertulis. Kalian datangi kantor pinjol itu kita sampaikan secara kronologis dan surat kita bahwa data kita itu dipakai orang, bukan kita peminjamnya,' lanjut Darmawan Yusuf.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan membahas hal ini di dalam rapat seluruh anggota DPR.
"Jadi kalau Mas Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menyampaikan itu, saya kira ini isu e-KTP yang penting, dan Demokrat akan terus memperbincangkan ini. Dalam waktu yang singkat akan kami kasih tahu bagaimana perkembangannya," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaKomisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaDoli tetap mempersilakan KPU jika hendak melalukan desain Sirekap untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKoordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca SelengkapnyaDKPP mengingatkan KPU agar berhati-hati sehingga penetapan DCT tidak menimbulkan banyak aduan.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya