Follow
Demokrat belum tentukan sikap soal hak angket untuk Menkum HAM
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai wajar pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly oleh fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Menurut dia, angket merupakan hak setiap anggota DPR yang prosesnya tidak terlampau sulit.
"Angket hak kedewanan tidak tersangkut fraksinya masing-masing. Dapat diproses lebih lanjut karena tidak sulit," ungkap Agus di Gedung DPR, Selasa (17/3).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, proses tindak lanjut angket bisa dilakukan jika pengajuan keputusan hak angket mencapai lebih dari 20 suara anggota dewan. Suara itu ditandai dengan tanda tangan anggota DPR dan nantinya akan diproses di paripurna untuk dimintai persetujuan.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang dibahas Demokrat besok? Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pengurus pusat partai akan melakukan pertemuan Senin (4/9). Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan arah politik Partai Demokrat usai Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Kapan Koalisi Perubahan bertemu membahas hak angket? FOTO: Momen Anies-Muhaimin dan Pimpinan Koalisi Perubahan Rapatkan Barisan Bahas Hak Angket Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kiri) bersama pimpinan Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua kanan) dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
-
Apa yang akan dibahas setelah Demokrat resmi mendukung? Saat ini Gerindra masih menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat. Tentunya kesediaan SBY membantu langsung pemenangan Prabowo akan dibahas setelah Demokrat resmi mendukung.'Kita tunggu pada saatnya, nanti kita melihat, kita menunggu statement resmi, sikap resmi partai Demokrat di hari yang akan datang dan tentu itu akan diperbincangkan juga,' kata Budi
"Hak angket bisa diproses jika diusulkan lebih dari 20 orang, bisa diproses. Sesuai UU dan ini terakhir diminta persetujuan oleh anggota dewan. Jika mayoritas menolak maka tak bisa," tambah Agus.
Sementara itu, sebagai Wakil ketua Umum Partai Demokrat, Agus menyatakan Fraksi Partai Demokrat belum memutuskan untuk bergabung dalam hak angket atau tidak. Agus menambahkan, Demokrat belum mengadakan rapat bersama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan hak angket ini.
"Seluruh anggota DPR dari Partai Demokrat nanti setelah reses baru akan melaksanakan rapat fraksi dan kebijakan ada dalam rapat itu. Kita berikan kesempatan pada anggota untuk melakukan reses," kata Agus.
Namun secara pribadi, Agus menyerahkan sepenuhnya pada anggota untuk ajukan hak kedewanan tersebut.
Seperti diketahui, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), PKS dan Gerindra sepakat untuk mengajukan hak angket. Sementara PAN dan PPP kubu Romahurmuziy memastikan tidak ikut dalam hak angket ini. Sisanya, seperti PDIP, NasDem, Demokrat, PKB, Hanura belum menyampaikan sikap resmi.
Hak angket dilakukan kepada Menteri Yasonna terkait kebijakan mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Keputusan ini dinilai syarat muatan politis dan dicurigai ada intervensi dari parpol tertentu. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca Selengkapnya
Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Demokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Hak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca Selengkapnya