Demokrat bentuk koalisi kerakyatan, Golkar tak tertarik bergabung
Merdeka.com - Partai Demokrat berencana membentuk poros ketiga dengan nama Koalisi Kerakyatan di Pemilu Serentak 2019. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tidak tertarik bergabung ke Koalisi Kerakyatan karena telah menyatakan mendukung Joko Widodo.
"Ya kalau bagi Partai Golkar wacana kerakyatan tidak akan bergabung karena Golkar sudah menyatakan diri sebagai pendukung Pemerintah dan Jokowi," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/5).
Ace berpandangan, dalam pembentukan koalisi yang harus didahulukan adalah kesamaan gagasan dan platform antar partai politik dalam membangun bangsa dan negara.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa peran Golkar dalam koalisi Prabowo? Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar dukung Prabowo? “Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Subianto? tidak lain, tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar.
"Pertama kali yang dibangun adalah satukan dulu persepsi partai-partai dulu baru bicara soal persepsi yang dimaksud platform apa yang dibangun," terangnya.
Seperti Partai Golkar yang bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo karena memiliki platform yang sama terkait politik kebangsaan dan pembangunan ekonomi.
"Kalau Golkar bersama pemerintahan Jokowi karena kita punya platform politik yang sama yaitu politik kebangsaan dimana pembangunan ekonomi yang dilakukan Pak Jokowi memiliki kesamaan platform gagasan kesejahteraan yang dimiliki Partai Golkar," tandasnya.
Diketahui, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya akan membuat koalisi kerakyatan atau nusantara. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Partai Demokrat serius memunculkan poros baru dalam Pilpres 2019.
Menurut Ferdinand, koalisi ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat selain koalisi pendukung capres petahana Jokowi dan koalisi keumatan yang diidentikan dengan Prabowo.
"Ya partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya untuk pilpres 2019. Makanya Pak SBY tadi bicara kita koalisi kerakyatan, bantu rakyat dulu lah," ungkap Ferdinand
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat tidak menutup peluang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaKeputusan berkoalisi dengan partai pengusung Ganjar maupun Prabowo itu masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai tidak ada jaminan kerjasama yang terjalin saat ini akan terus abadi.
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaDoli tak mau terlalu percaya diri jika Presiden Jokowi dan Gibran akan ke Golkar.
Baca SelengkapnyaSeluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasa depan politik Jokowi menjadi sorotan setelah PDIP memutuskan melepasnya. Golkar dan Gerindra siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka.
Baca Selengkapnya