Demokrat bingung Bawaslu panggil SBY dan Mensesneg

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul merasa bingung dengan sikap Bawaslu yang memanggil Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Padahal, Bawaslu sudah menyatakan bahwa tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh SBY dalam menggunakan pesawat kenegaraan untuk kampanye.

"Masalahnya Bawaslu sudah mengatakan tidak ada masalah, tapi tahunya kita dipanggil. Kita tetap kooperatif, orangnya Pak Sudi sudah menjelaskan," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (7/4).

Dia menuturkan, SBY berhak menggunakan pesawat kenegaraan karena posisinya sebagai Presiden RI. Karena protokoler melekat dari seorang presiden.

"UU menyatakan apapun kalau yang namanya paspampres, pesawat, sudah itu kesekretariatan negara kan melekat, tapi Pak SBY , Ibu Ani, Mas Ibas ada itungannya, mereka pakai uang pribadi ketika kampanye," tegas dia.

Dia juga mempertanyakan sikap Bawaslu yang seolah mencari-cari kesalahan Demokrat. Padahal, jabatan presiden sekaligus ketua umum partai sudah terjadi sejak zaman Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Apa lupa Bu Mega pernah jadi presiden juga ketum partai, pak JK juga, kenapa suasana sekarang kok jadi diramaikan, makin meningkat karena Pak SBY turun jadi Jurkamnas. Harusnya semua siap menang siap kalah. Jangan ada kekhawatiran," jelas dia.

Kendati demikian, pihaknya tetap mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun, surat panggilan untuk SBY pun belum diterima.

"Kita tetap mematuhi, Setneg sudah menjelaskan di media, hari Jumat kita belum nerima surat dari Bawaslu , tapi tetap dikirim dari setneg untuk beri informasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu sedianya memanggil Presiden SBY dan Mensesneg Sudi Silalahi pada Jumat (4/4) lalu terkait penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Demokrat. Namun baik SBY dan Sudi tak memenuhi panggilan tersebut.

Tindakan Bawaslu ini sebagai tindak lanjut laporan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Ray melaporkan SBY karena menggunakan pesawat kepresidenan saat kampanye Demokrat di Lampung. (mdk/did)