Demokrat cium ada jebakan batman di RAPBN Tahun 2016
Merdeka.com - Partai Demokrat mencium ada jebakan yang ingin dilakukan pemerintah dalam pembahasan RAPBN Tahun 2016. Sebab pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai asumsi pendapatan negara, padahal UU Tax Amnesty sendiri belum selesai dibahas atau ditunda oleh DPR.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengaku aneh dengan asumsi postur anggaran yang diberikan pemerintah terkait pembahasan RAPBN 2016.
Dalam asumsinya pemerintah, pemerintah memasukkan pendapatan anggaran sebesar Rp 500 triliun yang berasal dari pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa Demokrat tidak mau rujuk dengan Anies? Demokrat mengaku sudah dibohongi oleh Anies Baswedan. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Demokrat cabut dukungan ke Anies? Sebelumnya, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9) sore.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Ini kita memikirkan dan menghitung yang belum jelas (Rp 500 triliun), kita hitung sebagai pendapatan kan aneh," kata Erma dalam pernyataannya, Senin (26/10).
Erma menegaskan, Fraksi Demokrat tegas menolak tax amnesty masuk dalam RAPBN 2016. Dia mencium ini sebuah jebakan batman dari pemerintah.
"Tetapi dari info yang beredar seperti itu (menggunakan asumsi tax amnesty). Posisi Fraksi Partai Demokrat kita tidak sepakat dengan RAPBN dengan asumsi penggunaan tax amnesty ini, ini jebakan batman," ujar Politikus Demokrat itu.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN tahun 2016. Pengesahan yang harusnya dijadwalkan pada 22 Oktober menjadi molor.
Salah satu penyebabnya, pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai salah satu pendapatan negara. Padahal UU tax amnesty sendiri masih dibahas di DPR.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaHerman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Sahroni mengatakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh tidak pernah memerintahkan para kadernya hal-hal negatif kepada lawan politiknya.
Baca SelengkapnyaPadahal bukan kader, bukti bahwa Partai Demokrat memang sangat berpengaruh di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaKelompok relawan ini mengaku belum berdiskusi secara langsung soal gerakan dan perlawanan ini dengan pasangan capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Partai NasDem terima Partai Demokrat kembali dukung Anies Baswedan sebagai capres.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin diketahui resmi dideklarasikan menjadi pasangan bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca Selengkapnya