Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat cium ada jebakan batman di RAPBN Tahun 2016

Demokrat cium ada jebakan batman di RAPBN Tahun 2016 Rapat paripurna bahas dana aspirasi DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Partai Demokrat mencium ada jebakan yang ingin dilakukan pemerintah dalam pembahasan RAPBN Tahun 2016. Sebab pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai asumsi pendapatan negara, padahal UU Tax Amnesty sendiri belum selesai dibahas atau ditunda oleh DPR.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengaku aneh dengan asumsi postur anggaran yang diberikan pemerintah terkait pembahasan RAPBN 2016.

Dalam asumsinya pemerintah, pemerintah memasukkan pendapatan anggaran sebesar Rp 500 triliun yang berasal dari pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Orang lain juga bertanya?

"Ini kita memikirkan dan menghitung yang belum jelas (Rp 500 triliun), kita hitung sebagai pendapatan kan aneh," kata Erma dalam pernyataannya, Senin (26/10).

Erma menegaskan, Fraksi Demokrat tegas menolak tax amnesty masuk dalam RAPBN 2016. Dia mencium ini sebuah jebakan batman dari pemerintah.

"Tetapi dari info yang beredar seperti itu (menggunakan asumsi tax amnesty). Posisi Fraksi Partai Demokrat kita tidak sepakat dengan RAPBN dengan asumsi penggunaan tax amnesty ini, ini jebakan batman," ujar Politikus Demokrat itu.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN tahun 2016. Pengesahan yang harusnya dijadwalkan pada 22 Oktober menjadi molor.

Salah satu penyebabnya, pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai salah satu pendapatan negara. Padahal UU tax amnesty sendiri masih dibahas di DPR.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset

Baca Selengkapnya
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba

Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca Selengkapnya
Relawan AMIN dan Ganjar-Mahfud Berkumpul Tolak Hasil Pilpres, Minta DPR Lengserkan Jokowi
Relawan AMIN dan Ganjar-Mahfud Berkumpul Tolak Hasil Pilpres, Minta DPR Lengserkan Jokowi

Kelompok relawan ini mengaku belum berdiskusi secara langsung soal gerakan dan perlawanan ini dengan pasangan capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi

Demokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.

Baca Selengkapnya
PDIP Duga Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada, Gerindra: Ingin Mengulangi Kesalahan yang Sama?
PDIP Duga Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada, Gerindra: Ingin Mengulangi Kesalahan yang Sama?

Habiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.

Baca Selengkapnya
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres

Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.

Baca Selengkapnya