Demokrat cium ada jebakan batman di RAPBN Tahun 2016
Merdeka.com - Partai Demokrat mencium ada jebakan yang ingin dilakukan pemerintah dalam pembahasan RAPBN Tahun 2016. Sebab pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai asumsi pendapatan negara, padahal UU Tax Amnesty sendiri belum selesai dibahas atau ditunda oleh DPR.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengaku aneh dengan asumsi postur anggaran yang diberikan pemerintah terkait pembahasan RAPBN 2016.
Dalam asumsinya pemerintah, pemerintah memasukkan pendapatan anggaran sebesar Rp 500 triliun yang berasal dari pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa Demokrat tidak mau rujuk dengan Anies? Demokrat mengaku sudah dibohongi oleh Anies Baswedan. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Demokrat cabut dukungan ke Anies? Sebelumnya, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9) sore.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Ini kita memikirkan dan menghitung yang belum jelas (Rp 500 triliun), kita hitung sebagai pendapatan kan aneh," kata Erma dalam pernyataannya, Senin (26/10).
Erma menegaskan, Fraksi Demokrat tegas menolak tax amnesty masuk dalam RAPBN 2016. Dia mencium ini sebuah jebakan batman dari pemerintah.
"Tetapi dari info yang beredar seperti itu (menggunakan asumsi tax amnesty). Posisi Fraksi Partai Demokrat kita tidak sepakat dengan RAPBN dengan asumsi penggunaan tax amnesty ini, ini jebakan batman," ujar Politikus Demokrat itu.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN tahun 2016. Pengesahan yang harusnya dijadwalkan pada 22 Oktober menjadi molor.
Salah satu penyebabnya, pemerintah memasukkan tax amnesty sebagai salah satu pendapatan negara. Padahal UU tax amnesty sendiri masih dibahas di DPR.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaKelompok relawan ini mengaku belum berdiskusi secara langsung soal gerakan dan perlawanan ini dengan pasangan capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaDemokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaBenny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya