Follow
Demokrat dan PAN Tangsel absen penandatangan pakta integritas dengan Bawaslu
Merdeka.com - Sebanyak 14 pimpinan partai politik peserta Pemilu Kota Tangerang Selatan, melakukan penandatanganan pakta integritas untuk menghindari kecurangan dan pelanggaran pada ajang kontestasi Pileg dan Pilpres 2019.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menegaskan, pakta integritas ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye yang mulai dilakukan pada (23/9).
Ada 10 poin yang disepakati dalam pelaksanaan kampanye Pileg dan Pilpres untuk ditaati bersama partai peserta pemilu. Namun tidak semua pimpinan parpol hadir dan menandatangani pakta integritas ini. Ada dua partai Politik tak hadir yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Apa arti pakta integritas? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011, pakta integritas dapat dimaknai sebagai berikut,'Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.'
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Semua partai sudah kami undang secara resmi dan pribadi kepada masing-masing LO parpol. Mungkin yang tidak hadir ada satu halangan tertentu tapi ini bisa menyusul, pakta integritas ini juga tak ada sanksi," kata Acep.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya
Rapat konsolidasi perdana NasDem-PKB tidak dihadiri PKS
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca Selengkapnya
Padahal bukan kader, bukti bahwa Partai Demokrat memang sangat berpengaruh di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai NasDem beri penjelasan ketidakhadiran Anies dalam rapat pemenangan.
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya
PKS sudah diundang dalam acara deklarasi Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Puan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca Selengkapnya
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden membacakan naskah deklarasi kampanye damai Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya