Demokrat dan PDIP makin mesra gara-gara Perppu Pilkada

Merdeka.com - Sudah menjadi rahasia umum Partai Demokrat dan PDIP selalu berseberangan satu sama lain sejak dulu. Hal itu tidak terlepas dari kurang baiknya hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak menjadi presiden 2004 silam.

Sejak itu, PDIP menyatakan diri sebagai partai oposisi. Sementara Demokrat tentu saja menjadi partai pendukung pemerintah.

Selama dua periode SBY menjabat sebagai presiden, PDIP selalu muncul sebagai parpol yang vokal. Berbagai kebijakan pemerintahan SBY kerap dikritik. Salah satu contohnya adalah saat SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, bukan politik namanya jika permusuhan berjalan abadi. Sebab, kepentingan yang sama bisa mengubah lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

Sejak detik-detik terakhir SBY menjadi presiden hingga sekarang sudah tak lagi menjabat, kebekuan hubungan PDIP dan Demokrat relatif mengalami pencairan. Penyebabnya satu, dua parpol itu tak setuju jika pilkada dilakukan melalui sistem perwakilan yakni melalui pemilihan di DPRD.

Komunikasi intens antara elite PDIP dan Demokrat untuk menggagalkan pilkada lewat DPRD yang didukung parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) saat itu ramai terjadi. Namun, sayang kesepakatan tak terjadi dan KMP berhasil menggolkan UU Pilkada lewat DPRD.

SBY yang saat itu masih menjabat sebagai presiden pun tak terima. Alhasil, SBY mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR.

Untuk memuluskan Perppu, SBY kala itu membuat kesepakatan dengan parpol anggota KMP. Salah satu poin kesepakatan yakni parpol anggota KMP setuju mendukung Perppu Pilkada.

Namun, konstelasi politik belakangan berubah. Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang tadinya ikut mendukung Perppu, justru malah menolak. Penolakan atas Perppu Pilkada adalah hasil aspirasi DPD I dan DPD II di Munas Golkar lalu.

Komunikasi antara Demokrat dan PDIP pun kembali terajut. Tujuannya untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung.

Terbaru, dalam status Facebooknya, Aburizal Bakrie mengumumkan perubahan di Golkar. Partai beringin tetap mendukung Perppu Pilkada.

Perppu Pilkada rupanya menjadi media untuk membuat hubungan dua parpol itu membaik. Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com:

SBY perintahkan kader Demokrat gandeng PDIP

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kader-kader Partai Demokrat untuk berjuang keras menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang. Tak hanya itu, dia juga meminta para anggotanya yang duduk di parlemen untuk menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)."Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dgn PDIP & KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil," tulis SBY dalam akun Twitter miliknya, Kamis (4/11).Menurutnya, penerbitan Perppu Pilkada tersebut dilakukannya berdasarkan aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia. Atas alasan itu, SBY pun meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang."Rakyat Indonesia, SBY & PD akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua. Saya & PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti," lanjutnya.

SBY temui Jokowi bahas Perppu Pilkada

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terkait soal Global Green Growth Summit, tetapi juga soal politik. Topik utama politik yang dibahas SBY dan Jokowi adalah soal Perppu Pilkada."Kami diskusi soal situasi Tanah Air kita terakhir dengan Pak Jokowi hingga persoalan Perppu Pilkada Langsung," ujar SBY usai bertemu Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/12).Menurut SBY, dia dan Jokowi mempunyai sikap yang sama soal Perppu Pilkada yang diterbitkannya pada akhir masa jabatannya sebagai presiden ke-6."Kami punya posisi yang sama. Sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI, bagi Pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi kita. Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itulah. Bapak presiden dan saya tukar pikiran terutama dalam situasi yang baik," kata SBY.Ditanya seberapa sesuai sikapnya dengan Jokowi terkait Perppu Pilkada, SBY menjawab, "100 persen samanya.""Semoga ke depan begitu. Yang kita bicarakan itu dulu, yang lain baru menyusul," ujar ketua umum Partai Demokrat itu.

PDIP ingin Demokrat bantu pemerintah

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden. Dia menyatakan, pertemuan ini sebagai pintu masuk kerja sama politik antara PDIP dan Demokrat."Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik yang lebih komprehensif antara Partai Demokrat dan pemerintah di luar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu Pilkada langsung," kata Basarah dalam pesan singkat, Selasa (9/12).Sebagai seorang ketua umum parpol dan mantan presiden, lanjut Basarah, SBY pasti tahu persis beban Presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya SBY membantu dan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi."Kerja sama Partai Demokrat dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY," terang dia.

Jokowi yakin Perppu Pilkada pintu masuk Demokrat gabung KIH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini dukungan Perppu Pilkada Langsung dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pintu masuk Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, hal itu akan terlihat Januari nanti."Ya nanti dilihat, Januari baru lihat," jawab Jokowi ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sinyalemen Partai Demokrat siap mendukung KIH, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12).Jokowi mengatakan, pada pertemuannya dengan SBY, secara jelas dibahas soal penolakan Golkar terhadap Perppu Pilkada. SBY khawatir Perppu Pilkada akan dipermasalahkan di DPR.Jokowi mengatakan, SBY juga sudah memberikan komitmennya untuk mendukung jalannya pelaksanaan Perppu Pilkada Langsung kepada dirinya. Saat ditanya apa saja komitmen-komitmen yang SBY paparkan, Jokowi enggan menyebutkan."Komitmennya hanya saya dan Pak SBY yang tahu," ujar Jokowi sambil tertawa.Jokowi meyakini dukungan Perppu Pilkada dari SBY sinyal Partai Demokrat untuk mendukung kinerja pemerintah. Jokowi tak menampik jika ada dukungan lain selain Perppu ini untuk ke depannya."Dalam waktu dekat ini, Perppu-nya dulu. Nanti kalau diteruskan ya bisa saja. Kenapa tidak. Paling tidak, menjadi pintu gerbang, pintu masuk (koalisi)," pungkasnya. (mdk/has)