Demokrat Duga Ada Agenda Terselubung di Balik Usulan Jabatan Presiden 3 Periode

Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.

"Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2x5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga pertahankan," kata Wasekjen Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/12).

Didi menyebut ada agenda terselubung melanggengkan kekuasaan di balik usulan presiden kembali dipilih MPR. Mekanisme pemilihan presiden lewat MPR merampas hak demokrasi masyarakat.

"Sangat mungkin ada agenda terselubung dibalik ini, ingin melanggengkan kekuasaan, entah siapapun dia," ujar dia.

Jokowi Menolak Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Bahkan Jokowi menilai usulan tersebut menjerumuskan dirinya dan telah menampar dirinya.

"Hendak menampar muka saya," tegas Jokowi.

Jokowi mengaku merupakan salah satu produk pemilihan langsung yang dipilih rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945.

"Dan saya adalah salah satu produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi itu. Jika tak ada reformasi, saya dan banyak orang biasa lain tak akan menggapai impian menjadi bupati, walikota, gubernur, atau presiden," kata Jokowi dikutip dari akun instagram Jokowi.

MPR Hormati Sikap Jokowi

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menghargai sikap Jokowi menolak usulan jabatan presiden tiga periode. Meski demikian, Jazilul mengatakan, penolakan itu tetap dilakukan melalui mekanisme dalam mengambil keputusan.

"Kami pun menghargai yang mengusulkan. Pada saatnya akan ada waktu dan mekanisme dalam mengambil keputusan," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).

Ia menyebut, perlu tidaknya amandemen akan bergantung pada aspirasi masyarakat yang kini masih ditampung MPR. "Soal perlu tidaknya amandemen tergantung kehendak rakyat yang manifestasinya melalui anggota MPR," kata Jazilul.

Reporter: Delvira Hutabarat