Follow
Demokrat Duga Bakal Ada Skenario Rayu Menkum HAM agar Hasil KLB Disahkan
Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menduga bakal ada skenario gerakan kudeta Partai Demokrat merayu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM supaya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) disahkan. Sebab pelaku kudeta ini menggelar KLB dengan anggota pemilik suara palsu.
Andi mengatakan aspek kekuasaan bisa bermain saat pengesahan hasil KLB di Kemenkumham.
"Kemudian setelah buat KLB kira-kira skenarionya adalah merayu-rayu Kemenkumham kepada pemerintah untuk disahkan sebagai pengurus Demokrat yang sah di situlah aspek kekuasaan bisa bermain. Itu yang kita takutkan," ujar Andi dalam webinar, Rabu (3/3).
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Kenapa Anies Baswedan berharap MK menyelamatkan demokrasi? 'Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,' kata Anies di MK.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Pola ini, kata Andi, merupakan gaya orde baru. Itu juga terjadi di Partai Berkarya. Ketika kubu Muchdi PR berhasil menggantikan Tommy Soeharto di kepemimpinan melalui Munaslub.
"Itu yang terjadi pada partai Berkarya itu yang juga mau dilakukan di partai Demokrat gaya kekuasaan lama," kata Andi.
Dia pun meminta pemegang kekuasaan lebih baik mengurusi pemerintahan juga koalisinya masing-masing. Apalagi koalisi pemerintah sudah sangat kuat sampai tidak perlu intervensi Partai Demokrat agar bergabung.
"Jumlah partai yang bergabung dengan pemerintah sudah sangat kuat. Kami kecil tidak usah ditakuti lagipula kami santun kalau mengkritik," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya
Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca Selengkapnya
DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat belum aman. Sebab, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko Cs kepada Mahkamah Agung belum diputuskan.
Baca Selengkapnya
KIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya
KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya