Demokrat dukung pertemuan SBY dan Prabowo digelar sebulan sekali

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mendukung usulan Partai Gerindra untuk membuat pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto rutin sebulan sekali. Menurutnya, pertemuan rutin tersebut bisa mempermudah pembahasan berbagai agenda politik.

"Ide yang bagus karena apapun juga kalau komunikasi secara rutin kan jauh lebih tepat, lebih baik sehingga rencana-rencana apapun bisa diakumulasikan secara baik," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).

Tidak hanya dengan Gerindra, Agus menyebut Demokrat siap membuka komunikasi dan penjajakan dengan partai-partai lain seperti PKS dan PAN mau pun yang tergabung di koalisi pemerintah.

"Bahkan dengan teman-teman partai lain yang saat ini barangkali kelihatan masih mendukung yang lain kita pun masih selalu berkomunikasi dengan baik dan lebih dekat itu lebih baik," terangnya.

Wakil Ketua DPR ini menuturkan, setiap partai politik perlu melakukan komunikasi untuk menyamakan visi misi sehingga bisa menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden bersama di Pemilu 2019.

"Barangkali yang mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden bisa saja itu menjadi lebih baik. Sehingga Demokrat tentunya sangat interest, sangat senang diajak berkomunikasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan dibuat rutin sebulan sekali. Saat bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor pada Kamis (27/7) lalu, kata Fadli, keduanya sepakat melanjutkan di rumah Prabowo di Hambalang.

"Kami berharap bisa mengundang Pak SBY ke Hambalang (kediaman Prabowo)," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).

Meski akan membuat rutin pertemuan SBY dan Prabowo, Fadli menyebut pertemuan kedua tokoh itu belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019. Pertemuan itu, hanya membahas seputar Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu khususnya mengenai ambang batas presiden. (mdk/eko)