Demokrat enggan ikut campur konflik Amien Rais-Luhut
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Agus Hermanto enggan berkomentar banyak mengenai perseteruan antara Mantan Ketua MPR Amien Rais dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyerahkan publik untuk menguji siapa yang benar dan salah di masalah itu.
"Kita tentunya tidak harus mencampuri terlalu banyak karena ini memang dua tokoh yang mempunyai pendapat yang seperti itu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).
"Karena memang inikan dua tokoh yang mempunyai pendapat masing-masing sehingga dia tokoh yang mempunyai pendapat masing-masing kebenarannya yang menguji adalah masyarakat," lanjutnya.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Kenapa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Bukan hanya untuk sengketa pemilu saja, mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara.
Namun, tambah Agus, jika konflik itu sudah berkenaan dengan masalah hukum tentu harus diproses juga secara hukum. Begitu juga dengan masalah etika.
"Kalau memang sudah berkaitan dengan masalah hukum tentunya pasti aparat penegak hukum kalau yang berkaitan dengan masalah etika pasti juga institusi yang menangani tentang etika," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada 'senior' yang kerap mengkritik kepemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Senior yang dimaksud Luhut diduga adalah Amien Rais yang tengah mengkritik program bagi-bagi sertifikat tanah milik Jokowi.
"Kau merasa paling bersih, kamu boleh ngomong. Tetapi dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam saja lah. Tetapi jangan main-main. Kita bisa cari dosamu sampai dapat," ancam Luhut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies tegas menginginkan hukum tidak dikendalikan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku ikhlas dan siap untuk menyongsong peluang masa depan yang lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnya"Kata maaf dijadikan obat yang murah untuk pengingkaran atas sebuah komitmen," kata AHY.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, etika penting dalam konteks penyelenggaraan negara.
Baca SelengkapnyaGibran Angkat Tangan Minta Pendukungnya Beri Semangat saat Prabowo Menjawab Pertanyaan Anies
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban Ganjar kurang komprehensif. Karena masalahnya cukup kompleks.
Baca SelengkapnyaAgus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi bernama Andi Asrun sebelumnya terlibat penyusunan persiapan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama kubu Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAHY juga berpesan bahwa perjuangan kader partainya hingga kini tentu ada imbalan yang akan dihasilkan kedepannya.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, etika menjadi salah satu syarat mutlak bagi calon pemimpin.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menjelaskan bahwa pernyataan Anies kepada Prabowo merujuk etika yang harus dipegang pemimpin tertinggi.
Baca Selengkapnya