Demokrat Garansi Pemerintahan Prabowo Teduh, Tak Ribut Seperti Jokowi
Merdeka.com - Partai Demokrat mempertanyakan kepemimpinan Jokowi-JK dalam pemerintahan. Banyak ditemukan kebijakan yang justru menimbulkan polemik di internal pemerintah itu sendiri.
Terbaru, kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada proyek infrastruktur Presiden Jokowi. Di antaranya, proyek LRT di Jakarta dan Palembang, serta proyek kereta api Trans Sulawesi.
Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, kritik JK membuktikan bahwa proyek infrastruktur Jokowi tidak semua baik untuk rakyat. Apalagi, yang mengkritik justru wakil presiden JK, yang menjadi bagian pemerintah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Joe Biden dikritik? Biden juga diserang beberapa anggota Partai Demokrat karena mendanai Israel dan mengabaikan genosida penjajah Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
"Bagi kami itu, presiden dan wapres dwitunggal, semua keputusan proyek infrastruktur atas kesepakatan mereka, ini menjadi aneh bukan karena Demokrat oposisi, tapi seluruh rakyat Indonesia ini juga aneh, kalau ibarat presiden dan wakil presiden ini suami istri. Ini suami istri lagi ribut, saling kritik di ruang publik," kata Jansen saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/10).
Bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pembebasan terpidana teroris Abu Bakar Ba'asyir. Awalnya pemerintah ingin membebaskan, tapi belakangan dibatalkan.
"Ini kita jadi tanya, masih mampu enggak Jokowi mengelola negara, itu pertanyaan mereka (rakyat), harusnya tidak kelur ke publik, ini diskusi di dalam rapat kabinet, paripurna, harusnya kan begitu," tambah Juru debat Prabowo-Sandiaga ini.
Jansen menjamin, apabila Prabowo-Sandiaga menang Pilpres 2019, pemerintah tidak akan seperti sekarang. Setidaknya, dia menjamin, Prabowo-Sandiaga akan membawa Indonesia seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
Menurut Jansen, selama 10 tahun di bawah SBY pemerintah terasa teduh tidak gaduh. Oleh sebab itu, dia merasa ada yang salah dengan tata kelola pemerintah sekarang.
"Kami garansi tata kelola pemerintahan seperti zaman Pak SBY selama 10 tahun, ada ketenangan, keteduhan, bukian keributan," tutur Jansen.
"Jadi jaminan kami menggaransi di bawah Prabowo-Sandi tata kelola pemerintahan sama seperti Pak SBY, tidak ada kekisruhan, tidak ada yang buat polemik, itu jaminan kami," tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaDirektur TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menanggapi pernyataan Hasto, yang menyebut Prabowo tidak bisa seperti Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya akan fokus menolak pembangunan ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, tudingan Rocky Gerung keliru. Termasuk soal kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca SelengkapnyaDi depan warga yang hadir, Jokowi memamerkan kinerja PUPR dalam memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Prabowo bukanlah Jokowi.
Baca Selengkapnya