Demokrat: Hasto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia dan PDIP

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menanggapi sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut partai berlambang banteng ini berbeda dengan partai lain yang selalu mengeluh saat mendapat intervensi. Hasto mencontohkan, PDIP sering diintervensi rezim Orde Baru.

"Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah populis gadungan yang kekanak-kanakan. Lewat pernyataan-pernyataan reaksionernya, ia sedang membawa PDIP ke dalam petualangan yang mempermalukan diri sendiri," tulis Rachland dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (5/1).

Rachland mengungkapkan, Hasto tidak membantah dugaan partainya bertanggung-jawab dalam opresi dan kriminalisasi yang bertubi-tubi terhadap Demokrat, kali ini dalam persiapan pilgub di Kalimantan Timur. Menurut dia, Hasto tanpa rasa malu, justru seperti mengamini praktik kotor yang lagi-lagi melibatkan polisi tersebut.

"Hasto benar, partainya pernah mengalami opresi di masa lalu yang berujung pada skandal perampasan kantor PDIP, 27 Juli 1996. Tapi menggunakan sejarah opresi yang dialami PDIP di masa lalu untuk membenarkan opresi pada partai lain di masa kini adalah sesat dan keji," tegas Rachland.

Menurut Rachland, Hasto membuat teringat pada ideologi Zionisme, yang menggunakan penderitaan bangsa Yahudi di masa lalu untuk membenarkan dan meminta dunia memaklumi opresi Israel terhadap bangsa Palestina.

"Hasto sendiri mungkin perlu lebih dulu menjelaskan dimana dia berada saat skandal 27 Juli terjadi. Apakah dia berada bersama para aktivis partai, mahasiswa dan warga yang bahu membahu melawan serangan; ataukah asyik mengurusi kariernya sendiri di PT Rekayasa Industri?," tegas dia.

"Menyebut PDIP menghadapi skandal 27 Juli dengan cara 'menyatu dengan rakyat' adalah klaim kosong tak berdasar. Ketika itu adalah aktivis mahasiswa dan warga yang aktif mendekati elit PDIP, bukan sebaliknya. Elite PDIP saat itu lebih dekat dengan beberapa elit Jenderal ABRI daripada dengan rakyat," tambah dia.

Klaim itu, kata dia, menyakiti memori para korban. Semasa Megawati Presiden, dia justru menolak mengusutnya agar hukum tegak dan melayani tuntutan keadilan para korban, yang sebagian sampai hari ini nasibnya tak diketahui.

"Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia dan PDIP. Partai yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya pada kebebasan demokratik dan penegakkan hukum. Rakyat tak akan lupa: Semasa Megawati Presiden, terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay," jelas dia.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membandingkan respons yang dilakukan partainya dalam menyikapi upaya intervensi dan ketidakadilan saat proses Pilkada. Saat mendapatkan perlakuan tidak adil, kata Hasto, PDIP memilih menyatu dengan rakyat daripada mengeluh seolah menjadi korban.

Pernyataan ini menyikapi keluhan dari Demokrat yang merasa mendapat upaya kriminalisasi dan perlakuan tidak adil dari penguasa di 3 ajang Pilkada.

"Kami lebih bersikap menyatu dengan rakyat, kami tidak menampilkan wajah, seolah kami jadi korban," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1).

Hasto bercerita, partainya pernah mendapatkan perlakuan serupa di Pemilu. Bahkan, menurutnya, intervensi yang diterima PDIP lebih parah ketimbang Demokrat.

PDIP punya pengalaman diintervensi oleh penguasa. Bentuknya beragam, mulai dari kantor DPP diserang sejumlah orang, hingga tidak diperbolehkan ikut pemilu. Namun, lanjut Hasto, PDIP memilih diam.

"Ketika Pilkada di Bali 5 tahun yang lalu kami merasakan ada upaya sistematis. kami pun tidak membuat puisi mellow dramatic," sambung Hasto.