Follow
Demokrat izinkan kader di DPR gunakan hak interpelasi ke Jokowi
Merdeka.com - Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mempersilakan anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut dia, tidak masalah jika memang anggotanya ingin bubuhkan tanda tangan sebagai syarat pengajuan hak interpelasi.
"Silakan saja anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan haknya, hak interpelasi," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
Penasihat Fraksi Demokrat DPR ini menambahkan, tidak hanya anggota DPR RI dari Demokrat, semua anggota DPR berhak menggunakan hak yang dimilikinya. Dia juga menilai, pemerintah juga harus menjelaskan kenapa BBM subsidi naik.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa Soeharto mulai subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya. Sedangkan konsumsi minyak tanah berkembang cepat.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
"Saya pikir enggak apa-apa menggunakan hak interpelasi. Melalui hak interpelasi, hak bertanya, pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM," tegas dia. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya
Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono mempertanyakan masalah subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (13/3).
Baca Selengkapnya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana menambah anggaran subsidi BBM pasca konflik Iran dan Israel membuat harga minyak dunia naik.
Baca Selengkapnya
Irma Suryani mengkritik tajam sikap PDIP depan Hasto Kristiyanto terkait Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Istana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnya