Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK

Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK Benny K Harman usai diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Di tengah tarik ulur pembahasan, politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman berharap jangan sampai ada barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK.

"Kita enggak mau tukar guling UU KPK dengan UU Tax Amnesty. Kita enggak mau lobi-lobi soal ini," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Benny juga menegaskan bahwa pandangan minifraksi di Baleg DPR yang dibawa Khatibul Umam Wiranu bukanlah sikap resmi Demokrat.

"Forum Baleg kita belum ada, pernyataan sikap fraksi di Baleg belum ada, ya tentu adalah pandangan perorangan. Kemarin itu pandangan individual, pandangan fraksi menunggu konsultasi dengan ketum (Susilo Bambang Yudhoyono) dan konsultasi dengan pimpinan fraksi," jelasnya.

‎Wakil ketua komisi III DPR tersebut juga mencurigai mengapa pagi tadi Baleg ingin agar segera draf revisi UU KPK disepakati di sidang paripurna. Bahkan surat undangan kepada anggota dewan sudah beredar sebelum ada keputusan dari seluruh fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Ya itu tadi tergesa-gesa, tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan diproses paripurna. Kami juga menolak rapat paripurna itu karena kita belum melakukan pengkajian secara cermat isi perubahan itu, harus didiskusikan dulu, jangan tergesa-gesa, inikan tergesa-gesa, ada apa?" ujarnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya