Demokrat: Jangan Dianggap Kami Berhadapan dengan Istana
Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyebut urusan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jangan dihadapkan dengan Presiden Joko Widodo. Sebab itu, Partai Demokrat mengirimkan surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.
"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/1).
Tujuan Partai Demokrat mengirim surat kepada Jokowi adalah untuk menghentikan orang yang mencatut nama Jokowi dalam dugaan kudeta kursi ketua umum. Herzaky meminta, Partai Demokrat tidak diadu domba dengan Istana.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
"Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," kata Herzaky.
"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," sambungnya.
Selain itu, Herzaky bilang sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyebutkan nama pejabat pemerintah yang diduga terlibat kudeta. Karena AHY mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Ketua Umum AHY memang tidak menyebutkan nama, karena mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu proses konfirmasi," katanya.
Namun, akhirnya Moeldoko angkat bicara ke publik. Demokrat membantah sejumlah pernyataan Moeldoko. Mulai dari kedatangan kader Demokrat dari daerah dilakukan secara sistematis oleh pelaku gerakan dan pertemuan dilakukan di luar kediaman Moeldoko
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," kata Herzaky.
Demokrat memastikan Moeldoko memahami konteks pertemuan itu. Yaitu pelaku gerakan ingin mengusung Moeldoko sebagai calon presiden 2024.
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa," tegas Herzaky.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyampaikan kepada AHY bahwa sama sekali tidak tahu apa yang anak buahnya perbuat.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya