Demokrat: Jokowi dan Abraham Samad sama-sama tak amanah
Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyebut Ketua KPK Abraham Samad sama tidak etisnya dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terkait adanya wacana Abraham akan berpartisipasi sebagai cawapres di Pilpres 2014.
Mubarok menilai wajar sejumlah nama digadang-gadang bakal meramaikan Pilpres, termasuk Abraham Samad. Namun dia menyayangkan jika Abraham tiba-tiba ikut sebagai kandidat capres atau cawapres pada Pilpres nanti.
"Manuver politik apa saja bisa. Manuver ya manuver belum tentu sesungguhnya. Tapi sama tidak etisnya dengan Jokowi, jadi gubernur belum selesai sudah mau (nyapres)," ujar Mubarok di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/3).
-
Bagaimana cara Jokowi mempersiapkan Prabowo? 'Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau yang saya siap pak siap bener saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau saya ke Jepang saya sekarang di perintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting,' imbuh dia.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menyebut Jokowi dan Abraham Samad sama-sama tidak bisa memegang amanah. Sebab, belum lima tahun menjadi gubernur, Jokowi sudah nyapres, begitu pula dengan Abraham Samad yang saat ini masih menjabat sebagai ketua KPK.
"Sama (kayak Jokowi) kalau dia (Abraham) nyapres sama, jadi tidak megang amanah selama lima tahun," tutur dia.
Dia menuturkan, harusnya Jokowi dan Abraham Samad memegang teguh amanah sampai masa jabatan mereka selesai. Apalagi, persoalan di Jakarta juga belum selesai.
"Menjabat belum selesai, problem masih banyak sudah cari jabatan lain enggak etis," kata dia.
Meskipun Jokowi dan Abraham mundur pasca-penetapan capres atau cawapres, dia menilai itu tetap tidak etis.
"Mundur pun enggak etis, orang amanahnya belum selesai, selesaikan dulu," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaUntuk mengurus negara, setidaknya harus pernah menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi.
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi harus mempertegas aturan agar tak terjadi penyalagunaan kekuasaan bagi peserta Pilpres.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya