Demokrat: Jokowi jangan takut diinterpelasi, ini hanya alarm
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman mendukung interpelasi DPR kepada Presiden Jokowi terkait kenaikkan harga BBM subsidi. Menurut dia, Jokowi tak perlu takut dengan interpelasi tersebut.
Benny menjelaskan, interpelasi adalah hak anggota dewan yang melekat. Dia menilai, tak ada yang perlu ditakutkan oleh Jokowi.
"Secara pribadi (mendukung) hak interpelasi, hak tanya adalah hak normatif, Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
Benny menyatakan jika Jokowi harus menjadikan interpelasi ini sebagai peringatan yang baik. Agar kedepan, kata dia, Jokowi tak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi ke DPR.
"Presiden Jokowi harus lihat interpelasi sebagai sebuah alarm bagi dia supaya tidak melakukan mengambil langkah yang melanggar konstitusi, sumpahnya dan melanggar penyelengaraan pemerintahan berbasiskan good coorporate governance," tegas Benny.
Benny mengaku belum baca betul soal interpelasi yang diajukan fraksi Koalisi Merah Putih di DPR. Karena itu, dia belum bisa tanda tangan untuk mendukung interpelasi.
"Saya belum baca. Tapi dasar hukumnya jelas, hak bertanya, masa enggak boleh tanya. Aku sendiri enggak tahu kenapa Jokowi naikkan BBM, rakyatku juga enggak tahu, jangan lupa aku ini anggota DPR (dipilih rakyat)," pungkasnya.
Diketahui, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat bakal melakukan interpelasi kepada Jokowi. Sementara sikap resmi Demokrat ingin meminta penjelasan dahulu kepada Jokowi melalui hak tanya anggota DPR sebelum dukung interpelasi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut di negara lain pun presiden mendapatkan laporan intelijen soal partai politik.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya"Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka," kata Jazilul Fawaid
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya