Demokrat: Kami sudah berusaha keras demi kepentingan rakyat
Merdeka.com - Fraksi Demokrat walk out sebelum pengambilan keputusan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada. Akhirnya dalam voting, pihak yang mendukung Pilkada lewat DPRD menang lawan pihak yang mendukung pilkada langsung.
Berikut penjelasan lengkap Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan kepada wartawan:
Mengapa Demokrat semalam walk out?
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
Sebenarnya semalam itu kami dalam posisi sangat sulit. Karena usulan kami untuk menggolkan 10 poin perbaikan UU Pilkada langsung di lobi fraksi itu tidak didukung. Jadi kami sudah berupaya keras untuk menggolkan itu demi kepentingan rakyat, tapi lobi fraksi tidak ada yang dukung sehingga sesuai ketentuan dari tata cara etika lobi fraksi, kalau tidak dapatkan kesepakatan maka itulah yang dibawa.
Ya itulah yang terjadi, pada saat lobi fraksi tidak ada dukungan sehingga ketua fraksi kami melihat bahwa karena tidak ada dukungan ya akhirnya walkout.
Apakah Demokrat akan terus perjuangkan pilkada langsung?
Karena ini kan proses undang-undang ada di DPR, kami tentu ikut apa yang diputuskan DPR, apapun tentunya kita harus mematuhi.
Tidak mengetahui dukungan itu seperti apa?
Saya nggak tahu, yang jelas suara dukungan itu tidak terekspresikan di lobi fraksi sehingga kami tidak bisa memasukkan opsi itu.
Tidak patuh instruksi SBY?
Bukan begitu, saya sudah menginstruksikan supaya itu bertahan. Rupanya di lobi fraksi berkata lain.
Uji materi?
Kalau uji materi saya pikir kami Partai Demokrat belum sampai kesana. Kita lihat saja perkembangan nanti. Untuk uji materi kan siapapun bisa. WNI bisa melakukan itu. Jadi temen-temen wartawan kalau mau jadi pelopor uji materi saya pikir bagus.
Dengan pilihan walk out banyak yang mempertanyakan sejauh mana keseriusan Demokrat dukung pilkada langsung?
Serius sekali. Kami tidak main-main.
Kan sudah ada hitung-hitungan?
Ya kami juga sudah memprediksikan begitu, tapi waktu lobi fraksi kami tidak mendapat dukungan dari manapun.
Di paripurna kan juga muncul?
Ya setelah ketok palu dijatuhkan oleh Pak Priyo, seharusnya jangan secepat itu ketok palu. Tetapi ya itulah karena pimpinan yang memegang kekuasan ya dia langsung ketok palu.
Kecewa sama pimpinan?
Termasuk.
Udah lapor ke presiden?
Presiden mengikuti.
Responnya?
Liat saja di Youtube.
Langkah selanjutnya?
Kalau wartawan mau judicial review ya bagus, itu juga membantu Demokrat.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi.
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaSemua anggota dewan tidak ada di kantor dengan alasan sedang study banding ke luar kota.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaDemokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.
Baca SelengkapnyaHerzaky menegaskan, jika ajang Pilgub Jakarta hanya untuk menghantarkan niat maju Pilpres 2029 akan berdampak buruk bagi warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaPolemik rumput di JIS dinilai merupakan upaya untuk menjatuhkan Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaNinik pun meminta kepada siapapun agar memahami dan bisa menghormati kerja-kerja dari jurnalis.
Baca Selengkapnya