Demokrat ke Jhoni Allen Dkk: Jangan Baperlah!

Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta mantan kader Partai Demokrat yang dipecat tidak bawa perasaan atau baper.

"Jangan baperlah. Mereka kan bukan kader kami lagi. Jangan lagi bawa-bawa nama Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tulis, Senin (1/3).

Herzaky menganggap, berbagai pernyataan yang dilontarkan 7 kader yang telah dipecat dari keanggotaan partai berlambang Bintang Mercy itu hanyalah suara pihak yang kecewa. Untuk itu pihaknya merasa tak perlu menanggapi suara sumbang eks kader partainya itu.

"Apa yang disampaikan, itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," katanya.

Menurut Herzaky hadiah pemecatan dari partainya terhadap ketujuh mantan anggotanya itu gegara polah mereka sendiri.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," sebut dia.

Kendati tanpa mereka, menurut Herzaky Partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Lebih jauh, ia mengungkap bahwa banyak kader Demokrat yang merespons positif atas pemecatan ketujuhnya.

"Partai Demokrat alhamdulillah solid di bawah Ketua Umum AHY. Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat. Banyak pesan teks masuk di berbagai grup Demokrat mengenai ini. Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," katanya.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Partai Demokrat memutuskan untuk memecat tujuh kadernya yang diduga terlibat dalam gerakan kudeta internal partai belambang Bintang Mercy itu, Jumat (26/2). Ketujuhnya adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.

Namun mereka melakukan perlawan. Bahkan Jhoni Allen menyerang balik AHY dan SBY yang disebut ingin mengubah Demokrat menjadi partai dinasti Cikeas.

Johni menyebut, Kongres V Partai Demorkat yang mengukuhkan AHY merupakan hasil rekayasa sang ayah, SBY.

"Kongres V 15 Maret 2020, di Senayan, Jakarta. Kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya," kata Jhoni dalam video yang diterima merdeka.com, Minggu (28/2).

Dalam Kongres V itu, ungkap Jhoni, tidak ada pembahasan dan tata tertib acara. Seharusnya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum. Laporan pertanggungjawaban dari SBY sebagai ketua umum saat itu juga tidak ada.

Malah setelah SBY berpidato, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir dari area. "Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar dari arena Kongres," kata Jhoni.

Jhoni bilang, seharusnya semua peserta Kongres memiliki hak suara. Itu dapat digunakan saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat.

SBY, ia tuding, mendesain seluruh ketua DPD mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum.

"SBY mendesign seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk medeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," kata dia.

Karena itu, Jhoni menilai, AHY menjadi ketua umum tidak pernah berupaya mendaki ke puncak. AHY juga tidak tahu caranya turun gunung sehingga harus SBY yang menghadapi isu kudeta belakangan.

"Makanya AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang saya sebut krisis kepemimpinan," kata Jhoni.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com