Demokrat: Kita minta GNPF janganlah memaksakan kehendak dan menekan Prabowo

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menerima banyak usulan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019. Mulai dari PKS yang mengusulkan sembilan nama, Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) yang mengusulkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad.

Terkait deretan usul tersebut, Partai Demokrat yang sudah resmi berkoalisi dengan Gerindra meminta GNPF-U untuk tidak memaksakan kehendaknya agar Prabowo bisa memilih cawapres pilihannya. Menurutnya Prabowo bukanlah sosok pemimpin yang mudah untuk ditekan.

"Tapi kita minta GNPF janganlah memaksakan kehendak dan menekan Prabowo. Usulan itu bagus tapi jangan tempatkan Prabowo sebagai pemimpin yang boleh ditekan-tekan nanti image tidak bagus di publik, ya itu semanfatnya kalau mau dukung Pak Prabowo," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi, Selasa (7/8).

Demokrat, kata Ferdinand, menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapres pada Prabowo. Dia yakin, Prabowo memiliki analisis sendiri terkait cawapresnya.

"Kami yakini Prabowo punya analisis sendiri dan gambaran sendiri dan kalkulasi sndiri, kami percaya pada Prabowo yang merupakan pemimpin yang mampu putuskan dengan siapa beliau berpasangan," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjutnya, juga ingin membiarkan Mantan Danjen Kopassus itu berpikir dengan jernih. Jika sudah jelas siapa cawapresnya, kemudian baru dilakukan difinalisasi dengan SBY.

"Wapres serahkan ke Prabowo kalau udah final dan minta SBY untuk finalisasi maka SBY akan menerima dengan baik keputusannya. Kami sekarang menyelesiakan san selesaikan visi misi lima tahun kedepan karena maslaah bangsa untuk dislsaikan jadi fokus buat visi misi itu," ucapnya.

Ketua Umum Partai Gerindra bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Senin (6/8). Dalam pertemuan itu mereka ingin mengetahui tindaklanjut rekomendasi capres-cawapres hasil pembicaraan di Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional beberapa waktu lalu.